Pekerja Anak yang Kian Subur di Depok

0
122

www.depoktren.com–Sudah 2 dekade International Labour Organitation (ILO) meluncurkan Hari Anti Pekerja Anak, sebagai upaya pemusatan perhatian pada tingkat global tentang pertumbuhan anak. Itu juga dilakukan sebagai bagian dari pemberantasan pengambilan hak anak yang sesungguhnya.

Pengambilan hak anak dengan mengubah dunia bermainnya menjadi dunia kerja yang dipaksa adalah pelanggaran, selain itu keberadaan pekerja anak adalah suatu kondisi terburuk.

Hal itulah yang memacu dijadikannya 12 Juni sebagai hari pemberhentian pekerja anak dunia, selain dunia juga mengecam.

Pemerintah Indonesia berupaya menentang adanya pekerja anak dengan mencanangkan Juni sebagai bulan kampanye menentang pekerja anak. Selin itu juga dikuatkan dengan berbagai peraturan diantaranya UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Untuk menghapus pekerja anak itu, pemerintah menindaklanjuti dengan pembuatan program Zona Bebas Pekerja Anak (ZAPA) dan kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generasi, Ena Nurjanah mengatakan, masalah pekerja anak menjadi pekerjaan lintas sektoral berbagai instansi, pusat dan daerah.

Satu sisi, kondisi ini menguntungkan adalah semakin banyaknya pihak yang terlibat, sehingga penanganan pekerja anak kian cepat teratasi. Hal itu didorong oleh kesamaan visi dan misi dalam penyelesaian masalah pekerja anak dimaksud, sehingga komunikasi lebih mudah.

Namun, kondisi ini juga bisa menjadi satu kelemahan karena masing-masing pihak saling mengandalkan yang lain dalam melakukan penanganan pekerja anak.

“Merasa pihak yang satu lebih bertanggung jawab atau masing-masing menganggap sudah ada yang melakukannya, yang berdampak pada masalah pekerja anak justru terabaikan begitu saja. Pada akhirnya, target tahun 2022 Indonesia bebas pekerja anak hanya utopia belaka,” ujar Ena di Depok, Jumat (14/6/2019).

Menurut Ena, kondisi yang patut disoroti dari hari stop pekerja anak saat ini, terutama ditemui di daerah pinggiran dan kota-kota penyangga Jakarta, termasuk wilayah Depok adalah masih banyak anak-anak yang turun ke jalan untuk menjajakan dagangan mereka di banyak perhentian lampu lalu-lintas. “Mereka tidak lagi sekadar hanya meminta-minta tetapi mereka berjualan,” ungkapnya.

Hal lain yang juga patut dicermati adalah hampir setahun belakangan ini, semakin marak keberadaan atraksi ondel-ondel yang dilakukan oleh anak-anak untuk mendapatkan uang. Kota Jakarta telah menetapkan peraturan larangan ketat mengenai keberadaan para peminta-minta termasuk atraksi ondel-ondel ini.

Dampaknya saat ini, mereka beralih ke wilayah Depok dan sekitar pinggiran Jakarta dan wilayah penyangga Jakarta. Hampir setiap hari ondel-ondel yang di arak oleh anak-anak ini berjalan di sepanjang jalan raya. Mereka dengan sangat berani berjalan melewati kendaraan di jalan-jalan raya dan menyodorkan kaleng ke pintu-pintu mobil untuk meminta uang.

Padahal, jelas-jelas hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak, membiarkan anak-anak menjadi pekerja anak dengan kondisi yang membahayakan keselamatannya.

“Karena tidak terlihat penanganan serius terhadap keberadaan ondel-ondel yang sebagian dilakukan oleh anak-anak ini, sehingga keberadaannya pun justru semakin banyak,” sebut Ena.

Sebab itu, LPA Generasi meminta agar peran pemerintah seharusnya sangat jelas dan tanggap terhadap keberadaan para pekerja anak ini.

“Koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan harus kembali terbangun demi pemenuhan hak-hak anak, yaitu terbebas dari dunia pekerja anak,” terang dia.

Lebih jauh, Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, Nessi Anisa Handari katakan pihaknya telah melakukan peninjauan berupa sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. Namun terkendala dengan minimnya kerja sama antar instansi.

Kepada saya, Nessi menuturkan lemahnya komunikasi dengan beberapa Dinas lainnya seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

“Untuk menjangkau seluruh Kota Depok, kita tidak akan mampu jika hanya mengandalkan petugas DPAPMK,” tutur Nessi.

Dia juga menuturkan dalam penanganan hal itu, DPAPMK hanya mempunyai 9 orang, yaitu terdiri dari 2 Kepala Seksi, sisanya staf.

Berbagai cara diakui Nessi sudah dilakukan dalam penyampaian program, seperti sosialisasi Kota Layak Anak.

Sasarannya pun semua kalangan, karena di Kota Depok sendiri terdapat klasifikasi lapisan masyarakat, mulai dari kelas atas hingga kebawah.

“Untuk level atas, iklan lewat akun resmi DPAPMK milik Pemerintah dia rasa cukup untuk penyampaian atau sosialisai. Ada juga banner yang dipasang di setiap kantor Pemerintah yang ada di wilayah, seperti Kelurahan,” jelasnya.

Nessi juga menambahkan, beberapa waktu lalu mengadakan sosialisai sehati penuh di rumah susun (Rusun) yang ada di bilangan Jatijajar. Namun belum mengetahui perkembangan selanjutnya.

Masalah ekonomi adalah salah satu faktor terbesar yang mendorong maraknya pekerja anak yang ada di Depok.

Melihat kondisi yang ada di Rusun Jatijajar, Nessi merasa prihatin. Kondisi disana yang tidak sehat bagi anak membuat dia terenyuh. “Kan kita bawain banyak mainan juga buat anak-anak disana,” kata dia.

Disinggung soal banyaknya anak kecil yang saat ini ngamen dengan ondel-ondel, Nessi membantah itu anak asli Depok. “Kebanyakan anak dari luar Depok itu,” ujarnya.

“Agar semua pihak ikut membantu mengirimkan data anak asli Kota Depok yang mengamen ondel-ondel dijalanan, agar dapat dibina dan diberikan pengarahan,” tandas Nessi.

Akankah Kota Depok kian subur bagi pekerja anak ? (Luki)

124 total views, 1 views today

LEAVE A REPLY