Jimly Asshiddiqie : Kasus MK, Terserah Pemerintah Maunya Apa!

0
424

Jimly Asshiddiqie : Kasus MK, Terserah Pemerintah Maunya Apa!

JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan sebaiknya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK dibentuk dengan anggota yang diusulkan satu dari Presiden, satu dari Mahkamah Agung (MA), satu dari DPR, satu dari Komisi Yudisial (KY), dan satu dari MK yang sekaligus bertindak menjadi ketua MKH.

”Itu idealnya. Tapi saya sudah capek menjelaskannya jadi terserah pemerintah saja maunya apa!,” ujar Jimly saat dihubungi Republika, di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut Jimly, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa kewenangan KY hanya mengawasi MA dan peradilan di bawahnya. Hubungan MA, MK, dan KY tercantum pada Bab IX tentang Kekuasaan Hakim. ”MA diatur Pasal 24 A, KY Pasal 24 B, dan MK di Pasal 24 C,” jelas Jimly.

Jimly yang ikut menggodok Bab IX itu menegaskan, MK semula ada di pasal 24 B dan KY di Pasal 24 C. Kemudian posisi MK dan KY di UUD 1945 diputar, MK jadi 24 C. ”Ini ada alasannya. KY dinaikkan ke atas karena saat itu pemikiran pembuat UUD 1945 adalah ingin memastikan bahwa KY tidak dikaitkan atau disangkutpautkan dengan MK. Artinya, KY tidak bisa mengawasi MK,” papar Guru Besar Tata Negara UI itu.

”Untuk memastikan hal itu lah kemudian pembuat UUD memutar posisi KY dari Pasal 24 C ke Pasal 24 B. Artinya, kewenangan KY hanya untuk MA dan peradilan di bawahnya,” terang Jimly yang menjadi ahli mewakili DPR dan Pemerintah saat penggodokan amandemen UUD 1945.

Jika kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (UU) atau Perppu untuk menyelamatkan MK dengan memberi kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi, itu berarti Presiden SBY telah melanggar UUD 1945.

Atasa dasar itu, lanjut Jimly, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU 22 Tahun 2004 tentang KY yang diajukan hakim agung pada 26 Agustus 2006, MK menyatakan, hakim konstitusi bukan bagian dari kewenangan KY.

”Saya khawatir jika Presiden SBY menerbitkan Perpu soal pengawasan KY terhadap MK akan menjadi preseden buruk ke depannya, karena putusan MK yang final dan mengikat itu ternyata bisa dimentahkan oleh Perpu,” terang Jimly yang semua pihak membaca kembali UUD 1945 sebelum mengeluarkan pernyataan atau memutuskan sesuatu.

Sebelumnya, Jimly melontarkan kritik tajam atas langkah Presiden SBY yang hendak menerbitkan Perppu untuk menyelamatkan MK. ‘Perrpu MK itu inkonstitusional, karena kasus MK tidak membuat negara dalam keadaan genting atau berbahaya sehingga bersifat memaksa. Jadi tidak perlu ada Perppu karena tidak menyelesaikan masalah,” jelas Jimly.

Bahkan, Jimly menyebut bahwa rapat mendadak Presiden dengan lembaga-lembaga tinggi negara, diluar MK, ibaratnya sebagai forum arisan yang melahirkan keputusan yang sebegitu penting dalam menentukan eksistensi relasi antarlembaga negara.

”MK tidak diajak rapat tapi mengajak lembaga-lembaga tinggi negara yang lain yang tidak ada kepentingannya. Inikan seolah-olah negara mengadili MK. Tidak ada urusannya lembaga tinggi negara itu mengurusi penyelesaian kasus MK. Ini jelas negara berusaha mengebiri dan mempereteli kekuasaan MK,” ungkap Jimly.

Ditegaskan Jimly, kasus suap Ketua MK Akil Mochtar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan masalah kejahatan yang harus dipisahkan dengan kelembagaannya. Jadi harus segera dihilangkan hubungan pribadi dan lembaga. ”Ini masalah kejahatan, tanggungjawab pribadi, seperti kasus Andi Malaranggeng di Kemengpora yang segera diputusakan hubungan lembaga dan orangnya, kan selesai masalahnya,” pungkas Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (ruzka)

 668 total views

LEAVE A REPLY