Nah Loh, Pemkot Depok Akan Mengejar Penunggak PBB

0
232

depoktren.com-Kabid Pendapatan II Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKKA) Kota Depok, Supian Suri mengatakan, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sejak tahun 2001-2011 tercatat banyak masyarakat Depok yang belum membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga mencapai Rp170 milyar.

Piutang PBB tersebut merupakan peralihan pengelolaan PBB dari Ditjen Pajak ke DPPKA Kota Depok yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 66 tahun 2012. ”Dalam perwa itu berisi pendataan ulang sekaligus memberikan keringanan bagi wajib pajak yang menunggak atau tertagih,” ujar Supian di Balaikota Depok, Jumat (8/11).

Dijelaskan Supian, Perwa 66/2012 itu tentang tatacara pemberian keringanan pembayaran piutang pajak PBB peralihan. Isinya antara lain wajib pajak dibebaskan membayar sanksi administrasi (denda) termasuk pokok PBB dalam periode 2001-2002; membayar piutang pojok pajak 50% kurun waktu 2003-2005; dikenai pembayaran pokok 75% waktu 2006-2009; dan diwajibkan membayar pokok 100% periode 2010-2011.

”Keringanan tidak diberikan secara masal, tetapi harus ada pengajuan dari masyarakat untuk memproses keringanan ini dan bagi yang tidak mengajukan tetapi mau ingin tetap bayar ya bayar sesuai ketentuan awal,” tutur Supian.

Dalam melakukan pendataan, lanjut Supian Suri, memerlukan verifikasi lantaran banyaknya perubahan fungsi tanah berdasar kepemilikan. Misalnya, perubahan lahan kosong menjadi bangunan. ”Verifikasi inilah diterjunkan petugas DPPKA semata-mata validitas, yang ditandai dengan stiker-stiker setiap rumah,” terangnya.

Namun begitu, katanya, stiker itu bukan berarti tanda pelunasan PBB melainkan menandai verifikasi pendataan berasal Ditjen Pajak ke Pemkot Depok. ”Petugas akan mendatangi rumah-rumah lalu difoto sehingga sesuai antara data verifikasi lapangan dengan data bersumber Ditjen Pajak,” tandasnya. @van

 474 total views

LEAVE A REPLY