Hendra Kurniawan : Ada Benarnya Pernyataan Ahok Soal Depok Biang Kerok Banjir di Jakarta

0
535

depoktren.com-Aktivis lingkungan yang juga caleg PDIP untuk DPRD Kota Depok, Hendra Kurniawan menilai Pemkot Depok jangan ‘kebakaran jengot’ dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut Depok biang kerok banjir di Jakarta.

”Pernyataan Ahok itu fakta, ada benarnya, kenapa mesti kebakaran jengot, mestinya Pemkot Depok intropeksi,” kata caleg dapil Tapos-Cilodong yang akrab disapa Haka saat menghubungi depoktren.com, Sabtu (16/11).

Menurut Haka, pernyataan Ahok itu sifatnya sindiran filosofi agar penyelenggara negara sudah saatnya bersama-sama peduli akan lingkungan dan jangan karena uang untuk merusak lingkungan. ”Saya yakin pernyataan Ahok bukan asal omong, pasti dia punya data ilmiah yang valid mengenai telah terjadi kerusakan lingkungan di Depok,” tuturnya.

Salah satu buktinyanya, lanjut Haka, tidak ada sejarahnya Depok dilanda banjir, tapi saat ini hujan sedikit aja di beberapa wilayah Depok banjir, termasuk Jalan Margonda Raya yang merupakan jalan utama Kota Depok.

”Lihat aja banyak pembangunan apartemen, hotel, ruko-ruko dan perumahan di depok yang melanggar aturan yang merusak lingkungan dan tidak beraturan, seperti Mal Detos yang berada diatas kali, Margocity yang menutup saluran air dan yang parah lagi aliran anak kali ciliwung diuruk penggembang Perumahan Bella Casa Residence yang berada di dekat jembatan Panus Depok. Belum lagi banyaknya setu-setu yang diuruk dan sudah menjadi perumahan,” ungkap Haka.

Jadi, kata Haka, Pemkot Depok jangan cuci tangan dan merasa tidak bersalah sebagai salah satu daerah penyebab banjir di Jakarta yang merupakan ibukota negara. Pemkot Depok juga harus bertanggungjawab.

”Rencana normalisasi setu Rawa Besar yang dicanangkan sejak 2006 saja tidak pernah terealisasi, bandingkan dengan kepemimpinan Jokowi-Ahok, dalam hitungan bulan, waduk pluit dan waduk-waduk lain dengan cepat selesai dinormalisasi dan bahkan menjadi tempat wisata kebanggaan warga Jakarta. Pemkot Depok itu hanya membuat aturan dan teori saja tapi tidak ada implementasinya alias omong doang (omdo),” tuturnya.

Bukan rahasia umum lagi, ungkap Haka, pengurusan ijin-ijin di Pemkot Depot rumit dan berbelit-belit dan terjadi praktek suap. Ijin apapun, baik IPR, IMB, AMDAL,  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta peel banjir alias peta lokasi banjir, kalau ada uang, walaupun melanggar aturan yang merusak lingkungan, ijinnya pasti keluar. Buktinya ya itu banyak bangunan-bangunan, perumahan-perumahan yang melanggar Garis Sepadan Sungai (GSS), Garis Sepadan Badan Jalan (GSB) dan UKL UPL.

”Ngga usah jauh-jauh, tengok aja deretan bangunan di Jalan Margonda, semuanya melanggar aturan. Pemkot Depok harus segera menertibakan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pemkot Depok juga harus segera menggembalikan fungsi-fungsi setu dan aliran-aliran kali kecil maupun kali Ciliwung. Caranya cari data dan peta asli Kota Depok, kalau perlu cari ke Belanda yang menciptakan Depok sebagai kawasan resepan air agar Jakarta terhindar dari banjir,” papar mantan aktivis BEM UI ini. @nov

 1,113 total views

LEAVE A REPLY