Depok Raih Peringkat Empat Kota Terbaik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

0
247
Kota Depok. Foto: kompas.com
Kota Depok. Foto: kompas.com
Kota Depok. Foto: kompas.com

Bertempat di Aula Hotel Topas  Bandung, Senin (25/11/2013), Kota Depok menerima penghargaan atas prestasi yang diraih dalam implementasi keterbukaan informasi publik, dimana Depok mendapatkan peringkat empat. Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian tim monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tehadap Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

” Penghargaan ini penting sebagai apresiasi terhadap Bupati/Walikota agar bisa lebih memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Informasi yang layak memang harus diberikan ke masyarakat agar menciptakan dinamika yang bagus antara masyarakat dan pemerintah untuk bisa saling kontrol,” ujar  Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mizwar yang secara simbolis memberikan piala dan piagam penghargaan.

Beliau juga berharap bahwa kedepannya masyarakat lebih terlibat terhadap semua kegiatan dan program pemerintah, hal ini sangat penting agar pemerintah tidak berjalan sendirian, karena terus mendapatkan masukan dari masyarakat.

Sementara itu  Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Dan Satriana mengatakan, bahwa penghargaan ini diberikan atas penilaian mengenai penerapan prosedur maupun substansi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ia juga menambahkan bahwa sejauh ini telah terjadi percepatan dalam melakukan keterbukaan informasi di setiap instansi.

“Saat ini sudah masuk rezim keterbukaan, rezim akuntanbilitas dan partisipasi, oleh karena itu kami akan terus mendorong agar keterbukaan informasi publik bisa lebih baik lagi,” ujar Dan Satriana.

Walikota Depok mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur Pemkot Depok yang sudah bekerja secara maksimal, sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini.

“Ini merupakan apresiasi terhadap kinerja dan komitmen para aparatur di Kota Depok untuk menciptakkan transparansi informasi publik. Dengan ini diharapkan akan semakin memperkokoh upaya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih,” ujar Nur Mahmudi.

Transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.

Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya.

Diharapkan, Penghargaan KIP ini  bisa menjadi pengalaman berharga bahwa ini merupakan supremasi yang luar biasa tehadap pelayanan publik yang optimal. (Diskominfo/Rysko)

 

 472 total views

LEAVE A REPLY