Polisi Harus Peringatkan Pekerjaan Proyek Yang Bikin Macet Jalan

0
318

depoktren.com-Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) Polresta Depok harus peringatkan pekerjaan proyek yang membuat kemacetan lalulintas. Saat ini beberapa pekerjaan proyek banyak dikeluhkan pengguna jalan karena dianggap biang kerok kemacetan dan juga kerap membahayakan pengguna jalan serta juga dikeluhkan para pemilik rumah dan ruko.

Beberapa proyek tersebut yakni, proyek penataan jalan Margonda Raya yang dikerjakan PT. Sartona Agung dengan nilai anggaran Rp 28 miliar. Pekerjaan proyek ini dilakukan serampangan, galian saluran dengan tanahnya dibiarkan menggunung di badan jalan.

Lalu proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di tiga titik yakni di depan Balai Kota Depok, Terminal Depok, Apartemen Margonda Recidence yang dikerjakan PT Inti Bendungan Rejeki senilai Rp 4 miliar. Proyek JPO yang direncanakan dibagun di empat titik ini selain dikerjakan tidak sesuai speck dalam pelaksanaannya bahan-bahan meterial pembangunan diletakan sembarangan di pingir dan pembatas jalan. Tidak terdapat juga rambu peringatan sedang ada pekerjaan JPO.

Selanjutnya proyek penataan taman seperator segmen III dari pertigaan Jalan Juanda hingga Margo City dengan anggaran lebih dari Rp 1,6 miliar yang dikerjakan oleh CV Putra Pede dikerjakan dengan meletakan bahan-bahan material juga ditengah jalan dan juga tidak ada rambu-rambu peringatan adanya proyek pembangunan seperator taman.

Perbaikan drainase di Jalan Siliwangi, (Depan RS Hermina) Pancoran Mas, Depok juga dianggap penyebab kemacetan arus lalu lintas akibat tumpukan tanah galian proyek yang diletakkan di bahu jalan.

”Tumpukan tanah dipingir jalan dan material pekerjaan proyek yang juga diletakan dipingir jalan memicu permasalahan lalu lintas dan menimbulkan kemacetan, karena itu kita panggil pimpinan proyek (Pimpro) untuk diberikan peringatan dan arahan,” ujar anggota Unit Dikyasa Polresta Depok, Aiptu Pol, Ponco Budiyanto saat ditemui diruang kerjanya, Sabtu (30/11).

Selain memanggil pimpro, kata Ponco, sejumlah pekerja proyek juga dipanggil termasuk alat-alat kerja proyek disita sementara. Menurut Ponco, setiap proyek terutama yang dapat mengganggu kenyamanan publik harus memasang rambu-rambu. Tujuannya agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang dapat membahayakan orang. maka kontraktor harus memasang rambu lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat aktivitas proyek.

Hal itu diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 275 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalin, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan, dapat di pidana paling lama satu bulan kurungan, atau denda Rp.250.000.

”Pimpro kita berikan peringatan dan arahan tentang UU Lalu Lintas sekaligus membuat surat pernyataan untuk segera membersihkan tanah yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas, meletakan material bangunan ditempat yang tidak menggagu lalulintas dan harus memasang rambu-rambu peringatan adanya pembangunan proyek,” tutur Ponco.

Karena itu, Ponco mengimbau kepada para pimpro lain agar berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Depok terkait pekerjaan yang berdampak pada kemacetan lalu lintas. ”Koordinasi itu perlu meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan proyek,” tegas Ponco. @nin

 566 total views

LEAVE A REPLY