Melestarikan Fungsi Setu di Depok

0
187
Pemukiman liar yang berada di setu Rawa Besar Depok. Ada ribu rumah liar yang tidak mampu ditertibkan Pemkot Depok unutk merehabilitasi setu Rawa Besar

depoktren.com-Salah satu atribut yang melekat pada kota Depok adalah keberadaan situ-situnya. Situ-situ itu merupakan anugerah bagi kota ini.

Menurut dokumen RTRW Kota Depok 2000-2010, terdapat 26 situ di kota ini. Sedangkan jika mengacu pada Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2001 tentang RTRW Depok Tahun 2000-2010,  jumlah situ yang  ada di Kota Depok berjumlah 30 situ.

Lalu, bagaimana kondisi situ-situ tersebut?  Siapa pun, tentu saja, memiliki persepsinya masing-masing tentang kondisi situ-situ di Depok. Harus diakui, di beberapa situ terdapat perbaikan yang signifikan. Bahkan, terlepas dari kualitas airnya, beberapa situ sudah digunakan untuk wisata air.

Namun secara umum kondisi situ yang ada di Kota Depok masih memprihatinkan. Sempadannya terokupasi oleh pemukim ilegal, airnya sebagian besar tercemar,  terjadi pendangkalan dan pengkayaan mineral (eurtrofikasi) sehingga gulma air tumbuh subur. Di beberapa situ, airnya meluap ke permukiman ketika musim hujan.  Maka, tak heran jika ada pihak-pihak yang menyangsikan dan meragukan kesungguhan Pemerintah (di semua tingkatan) untuk melestarikan fungsi situ yang ada di Kota Depok.

Bahwa dalam berbagai pidato, dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, dan dalam makalah-makalah pejabat, situ dianggap penting dan perlu dilestarikan, itu yang kerap kali dikemukakan. Namun, pelestarian fungsi situ sesungguhnya membutuhkan  aksi nyata yang didasarkan oleh sebuah konsep matang, yang tertuang dalam dokumen kebijakan yang resmi, dan kebijakannya telah melalui debat publik yang sungguh-sungguh.

Nah, disinilah justru persoalannya. Meski semua pihak sepakat bahwa eksistensi dan fungsi situ harus dilestarikan, tapi kita tidak pernah tahu secara persis apa sesunguhnya kebijakan Pemerintah Kota Depok (dan level pemerintahan lainnya) berkaitan dengan situ-situ yang ada. Ya… Adakah dokumen tertulis berkaitan dengan kebijakan pengelolaan situ di Kota Depok? Dokumen seperti itu, misalnya, memuat paparan kondisi obyektif dari situ-situ yang ada, permasalahan yang dihadapi, dan alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia yang bisa direkomendasikan untuk pengelolaan situ-situ di Kota Depok.

Lalu, dari sekian banyak alternatif itu, alternatif apa saja yang dipilih? Mengapa alternatif-alternatif itu yang dipilih? Bagaimana peran masing-masing stakeholder dalam implementasinya? dan sebagainya. Dan terutama, apakah dokumen kebijakan itu telah didebatpublikan secara sungguh-sungguh?

Tanpa dokumen kebijakan pengelolaan situ yang jelas, yang proses penyusunannya mengacu pada berbagai kajian yang sudah dilakukan dan peraturan perundangan yang ada, serta melalui debat publik yang dilakukan secara sungguh-sungguh, maka yang ada hanyalah pernyataan-pernyataan verbal dan wacana dari pejabat-pejabat kita yang sifatnya normatif dan cenderung reaktif, bukannya proaktif; cenderung responsif dan bukannya antisipatif.

Kalau toh ada yang dilakukan, aktifitasnya cenderung mengarah pada upaya-upaya pembangunan struktur (teknik sipil). Padahal, dengan pendekatan ekohidraulik saat ini, pendekatan-pendekatan itu telah ditinggalkan di banyak negara. @van/sumber : http://konservasisitudepok.wordpress.com/

 429 total views

LEAVE A REPLY