Pengelolaan Situ Bisa Dari Aspek Perspektif Property Right

0
197

depoktren.com-Dari perspektif tersebut di atas, maka gagasan yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan situ, adalah melalui “rekayasa” dari aspek property right (hak kepemilikan).

Pertanyaan dasar di balik gagasan ini adalah situ itu milik siapa? Jika mengacu pada aturan, situ jelas milik negara (state property) yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Kalau seseorang  memiliki sesuatu, dan sesuatu itu dianggap berharga, maka orang itu pasti akan menjaga miliknya itu.

Berkaitan dengan situ, faktanya, meski situ dianggap penting, negara kelihatannya tak memiliki kemampuan yang memadai untuk “menjaganya” secara serius. Sehingga, meski secara de jure situ-situ itu milik negara (state property), namun secara de facto, situ menjadi sumber daya yang open access (siapa saja bisa melakukan apa saja terhadap situ dan sempadannya). misalnya, diurug dan dibangun rumah, dibuangi sampah di sekitarnya, dibuangi limbah cair, dan sejenisnya.

Salah satu pemecahan masalah yang dapat diusulkan adalah dengan merekayasa dari aspek property right ini. Yakni, meski situ-situ itu secara de jure situ tetap merupakan state property, namun dapat saja dalam pengelolalannya dijadikan sebagai common property (milik bersama) pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Karena itu yang mungkin dapat dilakukan adalah:

Pertama, mengorganisir masyarakat / warga dari catchment situ, seperti yang telah ada di Kota Depok yaitu dengan Pokja-Pokja Situ. Tugas utama dari Pokja Situ adalah merumuskan aturan main (rules) yang disepakati bersama oleh warga catchment situ tentang bagaimana warga di sekitar situ memperlakukan situ yang ada. Dan yang lebih penting adalah menegakan aturan main itu, sehingga membentuk perilaku warga. Aturan main ini tentu harus sejalan dengan aturan-aturan formal yang ada.

Kedua, dibangun kesepakatan-kesepakatan aturan main antara Pemerintah (instansi yang berwenang mengelola situ) dengan Pokja-Pokja situ tentang pengelolaan masing-masing situ. Itu dari segi kelembagaan.

Dan ketiga, dari aspek teknis pengelolaan situ harus menggunakan pendekatan ekohidraulik dan berbasis warga catchment situ. Pemanfaatan untuk apa pun, sepanjang tidak bertentangan dengan ekohidarulik itu dimungkinkan.

Perjalanan memang masih panjang. Tapi itu dapat dimulai dengan penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Situ di Kota Depok secara partisipatif, yang dapat dijadikan rujukan bersama.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi ikhtiar kita untuk menyelamatkan Situ-Situ di Kota Depok. Dan, semoga Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail tidak cuci tangan dalam pengelolaan situ-situ sebagai tempat parkir air hingga Depok tidak banjir dan Jakarta tidak tenggelam. @van/sumber : http://konservasisitudepok.wordpress.com

 403 total views

LEAVE A REPLY