Selama 2013, DPRD Depok Hasilkan 14 Perda

0
237

depoktren.com-Selama 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah menghasilkan 14 Peraturan Daerah (Perda) dari 17 Raperda. Enam Raperda diantaranya telah dituangkan ke dalam Lembaran Daerah menjadi Perda. Sedangkan delapan Raperda baru saja disetujui menjadi perda di penghujung tahun 2013.

Ketua DPRD Depok, Rintis Yanto, menyatakan ia bersama rekan sejawatnya ke-50 wakil rakyat itu telah menghasilkan 14 Perda dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang diusulkan sebanyak 17 Raperda tahun 2013. “Alhamdulillah, Perda yang dihasilkan tersebut mampu menambah kemajuan Kota Depok serta meningkatkan kesejahteraan warganya,” ujarnya saat dihubungi berkaitan berakhirnya Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang ke-3 tahun 2013, kemarin.

Ke enam perda tersebut, ujar Rintis yakni Perda nomor 01 tahun tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan; Perda nomor 02 tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Perda nomor 03/2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perda nomor 05/2013 tentang Perubahan atas Perda nomor 07 tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Perda nomor 06/2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan Perda nomor 07/2013 tentang Perubahan atas Perda nomor 08 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sedangkan ke-8 Raperda yang telah disetujui adalah Raperda tentang IMB; Raperda tentang Prasaran & Sarana Utilitas (PSU); Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA); Raperda tentang Kepariwisataan; Raperda tentang Air Bawah Tanah; Raperda tentang Perubahan ke-4 atas Perda nomor 08/2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD); Raperda tentang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi; dan Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 22/2003 tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan, & Rumah Potong Hewan.

Sementara tiga Raperda lainnya yang ditunda pembahasannya pada 2014 yaitu Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Koperasi & UMKM sebagai usulan inisiatif Komisi B DPRD; Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai usulan OPD namun masih menunggu terbit regulasi/peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri); dan Raperda tentang Pengelolaan Persampahan sebagai usulan OPD untuk revisi terkait terbitnya PP nomor 8 tahun 2012.”Delapan di antaranya baru disetujui pada akhir-akhir tahun sedangkan sisanya siap dibahas kembali awal tahun 2014,”kata Rintis.

Seluruh hasil pembentukan Perda tersebut, menurut Rintis Yanto, merupakan hasil persesuaian antara fungsi legislasi DPRD bersama Pemkot Depok pimpinan Nur Mahmudi Ismail. “Ini menandai berakhirnya kegiatan Dewan pada tahun ini (2013) selanjutnya kegiatan reses dengan mengunjungi konstituen untuk menerima aspirasi, saran, masukan & pendapat masyarakat sesuai daerah pemilihannya masing-masing,” tutupnya didampingi Sekwan M. Thamrin. @akan

 452 total views

LEAVE A REPLY