Pemda Harus Bertanggung Jawab Atas Nasib Tenaga Honorer

0
274

depoktren.com-Pemerintah daerah (pemda) diminta bertanggung jawab terhadap nasib tenaga honorer kategori II (K II) yang tidak lolos seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah pusat sudah tidak bertanggung jawab terhadap nasib mereka.

Demikian dikatakan, Kepala Bagian (Kabag) Komunikasi Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Suwardi.  “Kami yakin pemda memiliki kemampuan membiayai tenaga honorer yang tidak lulus itu. Pemerintah pusat tidak bisa lagi membiayai mereka. Daerah yang mengangkat, daerah juga lah yang harus bertanggung jawab,” tegasnya, Jumat (27/12).

Suwardi menuturkan, pemerintah pusat hanya diperbolehkan mengangkat CPNS secara nasional sebanyak 30 persen. Itu artinya, mereka yang lolos seleksi saja yang dapat diangkat menjadi CPNS. Selebihnya menjadi tanggung jawab daerah. “Seluruh tenaga honorer yang tidak lulus tes, baik itu guru maupun tenaga kesehatan tidak memiliki peluang untuk jadi CPNS. Mereka pun tidak boleh lagi menuntut untuk jadi CPNS,” tuturnya.

Sebaiknya Pemda, lanjut Suwardi, meniru apa yang dilakukan Pemda Sumatera Barat (Sumbar). Mereka mempekerjakan tenaga kerja honorer sesuai kemampuan daerah. Sehingga, setiap honorer memperoleh tunjangan kesehatan. “Pemda dapat mengangkat tenaga K II yang masih dianggap layak, untuk dipekerjakan. Biayanya bisa diambil melalui APBD,” jelasnya.

Namun, Suwardi menambahkan, ada kabar baik, Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) membagi pegawai menjadi dua. Yakni: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kontrak (PPK). “Daerah dapat mengangkat pegawai dengan sistem PPK itu. Hanya saja masih harus menunggu, karena peraturan pelaksananya sedang dibuat. Paling lama enam bulan selesai,” terang Suwardi.

Dalam catatan Suwardi, ada dua hal yang mendesak dalam UU ASN tersebut, yaitu mengenai PPK dan promosi jabatan terbuka. Promosi jabatan terbuka ini, kata dia, sudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan nama lelang jabatan. Hanya saja, aturan mainnya baru menggunakan surat edaran menteri. “Sekarang promosi atau lelang jabatan sudah ada UU-nya,” tegasnya.

Kasubag Pelayanan Informasi Kemen PAN-RB, Wasito juga mendesak pemda bertanggung jawab terhadap nasib mereka, karena mereka sudah diberi tahu kalau tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer. “Mereka harus bertanggung jawab,” tandas Wasito. @zra

 555 total views

LEAVE A REPLY