Ratusan Warga Antri Daftar BPJS di RSUD Depok

0
480

depoktren.com-Ratusan warga mulai mengurus pendaftaran program layanan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Salah satu tempat pendaftaran yakni di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depok. Mereka sudah antre sejak loket dibuka pada pukul 07.00 WIB.

”Kami siap untuk membantu program pemerintah pusat dengan cara memberikan sarana dan pra sarana yang ada seperti data dasar. “Saat ini RSUD telah MoU dengan BPJS terkait dengan pelayanan pasien yang akan dilayani. Dengan program BPJS ini tentunya jumlah pasien yang akan dilayani akan bertambah banyak,” ujar Kabid Pelayanan Medis RSUD Kota Depok, dr Eni Ekasari, di Depok, Rabu (8/1).

Menurut Eni, untuk bisa mengcover banyaknya pasien, ia juga berharap pihak rumah sakit swasta untuk melayani pasien BPJS. “Karena dari 21 rumah sakit yang ada di Kota Depok, hanya dua milik pemerintah yakni RSUD dan RS Berimob Kelapa Dua,” terangnya.

Kasi Pelayanan Medis RSUD Kota Depok dr Tri Astuti mengungkapkan, bahwa dengan digulirkannya program BPJS oleh pemerintah pusat bukan berarti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak berlaku. “Program Jamkesda masih tetap berlaku dan belum masuk ke JKN. Kami tidak mengetahui sampai kapan, yang jelas itu kewenangannya Dinas Kesehatan,” tutur Tri.

Kabag TU RSUD Kota Depok Eti Yuniarti menjelaskan, bahwa program BPJS diharapkan dapat diikuti secara menyeluruh oleh warga Negara Indonesia pada 2019 mendatang. ”Nantinya bagi peserta BPJS akan dikenakan premi setiap bulannya, namun untuk peserta Jamkesmas dan pasien tidak mampu preminya dibayarkan oleh pemerintah, namun sesuai kuota. Premi yang diterapkan tentunya berbeda sesuai dengan kemauan individu atau pasien mau dirawat di kelas berapa,” jelasnya.

BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan seperti PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT Jamsostek. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. @azra

 1,064 total views

LEAVE A REPLY