Dokter Di Depok Kecam JKN Yang Penerapannya Amburadul

0
370

depoktren.com-Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat mayoritas dokter di Kota Depok resah. Tidak hanya dokter, pengelola rumah sakit swasta pun menilai program tersebut sangat kacau balau. Bahkan Dinas Kesehatan Kota Depok juga mengkritisi program yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan  mulai tanggal 1 Januari lalu.

Hal itu terungkap dalam diskusi panel tentang Kesiapan Pelaksanaan JKN Di Kota Depok, yang diadakan di aula Balai Kota Depok, Kamis (9/1).

Dalam diskusi tersebut, baik panelis maupun seluruh peserta yang hadir menilai banyak kelemahan  dalam pelaksanaan JKN kendati sudah dua tahun penerapan Undang-Undang (UU) BPJS ditunda.

Untuk itu, IDI Kota Depok membentuk tim evaluasi JKN yang terdiri dari kalangan dokter, Pemerintah Kota Depok, Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI) Kota Depok dan BPJS Kesehatan. “Tim evaluasi bekerja selama satu bulan. Hasilnya diusulkan ke IDI Pusat agar diperjuangkan ke Pemerintah,” ujar Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok Dr Fakhrurrozi.

Adapun panelis dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok masing-masing Kepala Cabang Umum BPJS Bogor Wahyudi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok dr. Hj. Lies Karmawati,  M.Kes dan pengurus IDI Cabang Kota Depok yang juga Persatuan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Pusat dr. Slamet Budiarto SH, MHKes. Bertindak selaku moderator Ketua IDI Kota Depok dr. Fahrur Rozi.

Kepala Cabang Umum BPJS Bogor Wahyudi, dalam kesempatan itu, mengakui masih terdapat masalah krusial yang harus dibenahi setelah UU BPJS diberlakukan pada 1 Januari 2014. Salah satu faktor penyebabnya, belum semua peraturan pelaksana rampung. Tapi dia berharap, berbagai persoalan itu bisa segera diatasi secara bertahap, karena BPJS merupakan impian lebih kurang 40 tahun lalu yang akhirnya bisa diwujudkan.

Pengurus IDI Kota Depok yang juga Ketua PKFI Pusat dr. Slamet pun mengungkapkan persoalan dalam program JKN bukan semata kapitasi seperti yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Masih banyak soal yang harus diselesaikan,” pungkas Slamet. @azra

 651 total views

LEAVE A REPLY