Panglima TNI Moeldoko Sandang Gelar Doktor Ilmu Administrasi FISIP UI

0
375

depoktren.com-Panglima TNI, Jenderal TNI AD Moeldoko berhak menyandang gelar doktor oleh Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, setelah menyelesaikan sidang terbuka yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, gedung F FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Rabu, (15/1).

Dalam sidang terbuka tersebut Moeldoko meyampaikan desertasinya “Kebijakan dan ‘Scenario Planning’ Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan). Ketua Penguji Dr Arie Setiabudi Soesilo, MSc. Hasilnya, disertasi Moeldoko diterima dengan yudisium sangat memuaskan.

“Sebenarnya doktor Moeldoko bisa saja mendapat ‘cumlaude’ kalau disertasinya selesai tepat tiga tahun. Peraturan di UI cukup ketat, sehingga cumlaude itu maksimal tiga tahun. Tapi kami memahami kesibukan seorang Panglima TNI,” ujar Ketua Penguji Dr Arie Setiabudi Soesilo, MSc.

Sidang dipromotori oleh Prof Dr Eko Prasodjo, Mag rer Publ, ko-promotor Prof Dr Azhar Kasim, MPA, dengan anggota Dr Son Daimar, MSc, Dr Roy Valiant Salomo MSoc Sc, Dr Sodjuangan Situmorang MSc, Prof Dr Sudarsono Hardjosoekarto, Prof Dr Martani Huseini dan Prof Dr Irfan Ridwan Maksum MSi.

Penelitian Moeldoko dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yakni bagaimana isi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dalam mewujudkan beranda depan negra yang aman dan sejahtera, bagaimana sekenario dan arah kebijakan pengelolaan perbatasan yang aman dan sejahtera.

Dalam disertasinya Moeldoko menyimpulkan tiga hal, yakni adanya kesenjangan, disharmoni, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan, yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program.

Kedua ketiadaan efektifitas implementasi karena keragaman presepsi dan hambatan prasarana dan sarana. Ketiga adanya empat “driving forces” yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan serta kesejahteraan dan apa bila tidak dilakukan perubahan, pengelolaan kawasan perbatasan akan masuk pada sekenario merah putih setengah tiang, merah putih turun tiang.

Moeldoko mengatakan, salah satu cara mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan perbatasan salah satunya adalah dengan meningkatkan taraf kehidupan, termasuk perbaikan infrastruktur di daerah. “Saya yakin dengan kondisi damai pembangunan seperti itu harus dipercepat, khususnya di daerah tertinggal,” ujarnya.

Ia memaparkan TNI sampai saat ini masih melakukan pendekatan pengamanan di kawasan perbatasan. Selain itu, TNI juga diperbantukan dalam perbaikan infrastruktur di kawasan perbatasan, seperti pembuatan jalan di Papua dan perbaikan tiga bandara di Kalimantan Timur.

Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Pangdam Tanjungpura mengaku mengenal karakter masyarakat perbatasan, bahkan pernah mengunjungi sebuah kawasan di Kalimantan Timur yang menghasilkan Lada, namun karena buruknya infrastruktur, maka warga lebih senang menjual hasil panennya ke Malaysia ketimbang ke Indonesia. “Dan harga itu sangat bergantung dari asing,” terangnya. @dew

 735 total views

LEAVE A REPLY