Pemkot Depok Dianggap Langgar Keppres, Beri Ijin Serampangan Sebabkan Banjir

0
1408

depoktren.com-Pemerhati Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Tata Ruang yang juga Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Geografi FMPA Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah melanggar Keputusan Presiden (Keppres) nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dengan kerap serampangan memberikan ijin pembangunan terutama pembangunan perumahan di sepadan sungai, khususnya sungai Ciliwung.

”Penyebab banjir di Depok dan Jakarta, selain buruknya sistem dan pengendalian Tata Ruang Kota juga ada andil dari konsep pembangunan yang amburadul di wilayah Depok,” ujar Tarsoen, Sabtu (18/1).

Tarsoen menambahkan , hampir seluruh perumahan dan permukiman yang ada di Depok, dibangun di sempadan Sungai.

Berdasarkan data depoktren.com, terdapat beberapa perumahan yang melanggar garis sepadan sungai Ciliwung yakni perumahan Pesona Khayangan I dan II, Grand Depok City, Bella Casa, Villa Novo, Permata Depok I dan II.

Selain itu, banyak Mall, perumahan dan pemukiman yang dibangun di sepadan sungai lainnya yakni Depok Town Square (Detos) yang berdiri diatas Kali Cabang Tengah, Depok Town Center (DTC) yang berada diatas Kali Grogol, Apartemen Cempaka yang berada di sepadan Kali Cabang Tengah, perumahan Cimanggis Country Riverside dan Bukit Cengkeh yang berada di sepadan Kali Laya, perumahan The Green River View Tanah Baru yang berada di bantaran Kali Krukut dan masih banyak lagi bangunan dan perumahan yang mendapat ijin berdiri di bantaran kali atau sungai, tak terhitung mungkin puluhan atau ratusan.

Tapi yang paling parah berdasarkan pengamatan depoktren.com yakni keberadaan bangunan perumahan Bella Casa yang tidak hanya melanggar garis sepadan Sungai Ciliwung tapi juga menguruk aliran Kali Cikumpa yang menuju Sungai Ciliwung menjadi pintu gerbang perumahan yang persis berada tidak jauh dari Jembatan Panus yang merupakan jembatan pengukur ketinggian air Ciliwung di Depok.

Sedangkan Mal Detos berada diatas Kali Cabang Tengah yang kerap menyebabkan banjir kala hujan di Jalan Margonda Depok serta Mal DTC yang menutup sebagian Kali Grogol sebagai biang penyebab banjir di daerah Sawangan Depok.

”Jelas, ini melanggar dan menyalahi Keppres nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Aturan yang dilanggar adalah para pengembang membangun di sempadan sungai bahkan menutup sungai,” tegas Tarsoen.

Lebih jauh Tarsoen menjelaskan, praktek pembangunan perumahan dan permukiman yang terjadi di sempadan sungai atau kali berlasung sangat masif. Sehingga menyebabkan melemahnya daya dukung sempadan sungai.

“Pada saat perumahan tersebut dibuka dan beroperasi terjadi pendangkalan tanah, arus lumpur dan juga sedimentasi menjadi lebih tinggi. Sehingga saat hujan terjadi, sungai Ciliwung tak dapat menampung air hujan yang justru langsung mengalir ke tempat lebih rendah yakni Jakarta. Air yang mengalir ini disertai sampah dan lumpur,” papar Tarsoen.

Selain itu, pembangunan perumahan tersebut juga menyebabkan ekosistem dan habitat satwa-satwa di sekitarnya menjadi rusak. Jika praktek pembangunan permukiman di sempadan sungai tak dihentikan, risiko terbesar yang berpotensi terjadi adalah banjir yang disertai longsor besar-besaran.

Sangat disayangnya, terang Tarsoen, Pemkot Depok justru membiarkan pembangunan terus terjadi dengan pemberian izin tanpa disertai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan tanpa pengawasan Tata Ruang.

“Jadi, bisa disimpulkan, yang salah bukan hanya pengembang, pihak Pemkot Depok pun ikut berperan dalam mereduksi daya dukung lingkungan. Hentikan penerbitan izin proyek yang berada di sempadan sungai, bila perlu izin yang sudah terbit, dievaluasi kembali,” jelas Tarsoen.

Antisipasi dan pengendalian banjir memang tak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tarsoen menyarankan, kerjasama dan koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Depok harus segera dilakukan sekaligus mengendalikan Tata Ruang Wilayah masing-masing. “Lucuti ego wilayah. Kalau koordinasi dan kerjasama tidak segera dilakukan, maka banjir akan terus terjadi dan Jakarta tidak akan terbebas dari masalah luapan air,” imbuh Tarsoen. @akan

 2,660 total views

LEAVE A REPLY