Awas!, KPK Katakan, Dana Aspirasi DPRD Masuk Katagori Gratifikasi

0
500
Ketua KPK, Abraham Samad
Ketua KPK, Abraham Samad
Ketua KPK, Abraham Samad

depoktren.com-Awas!, dana aspirasi atau paket aspirasi untuk Anggota DPRD masuk katagori gratifikasi atau itu merupakan bagian dari persengkokolan (KKN).

Berdasarkan penelusuran data dan aturan yang dilakukan depoktren.com, dalam Undang–undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Tatib DPRD dan PP no 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai dana aspirasi bagi anggota DPRD.

Pada PP Nomor 24 tahun 2004 jelas diatur keuangan anggota DPRD, dan di dalam PP Nomor 16 tahun 2010 juga jelas diatur mengenai hak, kewajiban dan kode etik DPRD bahkan dalam pasal 91 huruf i menyatakan pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD berdasarkan ketersediaan anggaran.

Dan di dalam pasal 98 ayat (3) anggota DPRD dilarang melakukan KKN serta dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana ditegaskan dalam pasal 99 ayat (2).

”Permintaan anggota DPRD Depok meminta paket proyek yang diperuntukkan sebagai dana aspirasi adalah benar-benar memalukan dan melanggar hukum,” kata Ketua LSM Kapok, Kasno, Senin (27/1).

Jika alasannya dana apirasi, lanjutnya maka lebih fatal lagi akibatnya. Dan aspek gratifikasi terjadi, sebab, Anggota DPRD juga menikmati “fee” dari Keuntungan proyek tersebut. ”Fatalnya lagi, bahkan anggota DPRD menawarkan proyek tersebut ke pihak ketiga. Di Depok, paket aspirasi DPRD sudah terjadi sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan akan dilanjutkan pada 2014,” ungkapnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan, pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

”Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi jika para anggota DPRD menerima sesuatu dari tugasnya, seperti dana aspirasi itu merupakan gratifikasi,” jelas Samad. @aris

 1,486 total views

LEAVE A REPLY