BPN Dituding Mempersulit Pengurusan IMB

0
485
Kantor BPN Depok, di perkantoran GDC Depok
Kantor BPN Depok, di perkantoran GDC Depok
Kantor BPN Depok, di perkantoran GDC Depok

depoktren.com— Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dituding mempersulit penerapan peraturan daerah (Perda)nomor 13 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Alasannya, Pemkot Depok menerapkan pengurusan IMB disyaratkan bagi tanah yang telah bersertifikat sementara pengurusan sertifikat sampai 6 bulan.

Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPMP2T), Sri Utomo, mengungkapkan Penerapan Perda 13/2013 tentang IMB yang akan diberlakukan bulan depan. Kendalanya justru dari BPN Depok.

Sri mencontohkan, seringkali saat pengukuran tanah oleh BPN terjadi ketidaksesuaian dengan catatan tertulis di lapangan. “Sering ditemui, seperti tertulis luas tanah 6.500 meter. Ternyata, setelah diukur BPN cuma 6.300 meter. Padahal, untuk perumahan wajib menyediakan lahan fasos dan fasum. Kalau seperti ini, tentunya negara juga bisa merugi. Kami akan koordinasi dengan BPN,” pungkas Sri.

Kepala Kantor BPN Depok, Dadang M Fuad mbantah lamanya pengurusan sertifikat tanah sampai 6 bulan. Sesuai SOP mengurus sertifikat tanah itu maksimal 90 hari. ”Sesuai peraturan agraria, ada jangka waktunya. SOP kita juga sudah menentukan berapa lamanya, rata-rata 90 hari dengan catatan smua bukti sudah beres dan lengkap,” jelasnya.

Menurut Dadang, kalau bukti tak cukup tentu sertifikat tak bisa dikeluarkan. Apalagi kemudian ada pihak lain yang mengklaim. ”Kalau kita keluarkan nanti kami disalahkan. Jadi menurut peraturan tak bisa kami keluarkan,” jelas dia.

Namun, pintanya, kalau semua syarat sudah beres tak ada sengketa, lalu ternyata lambat, masyarakat dipersilakan melapor. ”Saya menjamin laporan akan ditangani. Kita follow up itu. Biasanya tak begitu, sering kali kita menggeneralisir. Laporan bisa langsung ke saya untuk menyelesaikan,” terang Dadang.

Jadi, lanjutnya, BPN menjalankan fungsinya dengan pelayanan murah sesuai restribusi, cepat dan anti korupsi. ”BPN utamakan pelayanan. Kalau ada data akurat, kita akan follow up, bukan fitnah,” tandas Dadang. @rsd

 1,224 total views

LEAVE A REPLY