DPRD Depok Meminta Walikota Segera Isi Kekosongan Jabatan

0
192
Mutasi dan rotasi pejabat yang dilakukan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail pada Jumat (7/2) lalu menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari Komisi A Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Depok.
Mutasi dan rotasi pejabat yang dilakukan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail pada Jumat (7/2) lalu menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari Komisi A Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Depok.
Mutasi dan rotasi pejabat yang dilakukan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail pada Jumat (7/2) lalu menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari Komisi A Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Depok.

depoktren.com-Mutasi dan rotasi pejabat yang dilakukan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail pada Jumat (7/2) lalu menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari Komisi A Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Depok.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Septer Edward Sihol mempertanyakan kekosongan pejabat di sejumlah Dinas walaupun bisa memahami adanya kekosongan kepala Dinas di Depok. Tapi dirinya menyayangkan kekosongan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim).

”Rotasi dan mutasi ini sudah sesuai dengan aturan. Cuma yang saya pertanyakan, kenapa Dinas yang memiliki peran yang vital malah belum terisi. Padahal, sudah lama kita mengusulkan agar segera diisi dan memberi pelayanan pada masyarakat,” ujarnya pada sejumlah wartawan saat ditemui di Balaikota Depok, Senin (10/2).

Sampai saat ini masih terdapat Dinas yang masih kosong yakni BLH, Diskominfo, dan Distarkim. Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut memang dikarenakan kurangnya SDM untuk mengisinya. Apalagi, di wilayah kota Depok untuk pejabat dengan eselon II sangat jarang. Bahkan, lanjutnya, untuk staf saja masih membutuhkan orang lagi. “Kita minta agar BKD dan Baperjakat untuk melakukan evaluasi,” pinta Septer atau yang akrab disapa Edo ini.

Terkait dugaan sejumlah nama pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kompetensinya, Edo  bisa memahaminya. Pasalnya, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap ditempatkan dimana saja. Apalagi, sebelum diangkat terlebih dulu ada komunikasi dan uji publik.

”Sebelum mutasi, saya juga sudah bicara dengan Baperjakat dan BKD. Kalau ada pejabat yang menolak ditempatkan menduduki jabatan tertentu, berarti melanggar aturan dan siap diberi sanksi,” terang Edo.

Dituturkan Edo, bila pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya bisa dilihat awal pengangkatannya. Ia mencontohkan, adanya anggapan kepala Dinas  DKP bertitel SPd, sebenarnya sudah melalui uji publik. Ternyata, setelah dilihat jurusan teknik atau insinyur. ”Saat ini, kalau Kepala Dinas atau pejabat yang ada itu sudah layak dan melalui uji publik. Cuma tetap, saya minta agar Distarkim jangan dibiarkan kosong. Diperkirakan bulan April mendatang akan ada mutasi lagi,” tuturnya. @dewi

 435 total views

LEAVE A REPLY