Rumah Sakit Harus Bantu Warga Miskin

0
228

RSDU Buang Pasiendepoktren.com-Tanggal 1 Januari lalu pemerintah mencanangkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cita-cita luhur program ini salah satunya adalah tidak ada lagi penolakan pasien miskin oleh rumah sakit. Namun, belum seumur jagung program berjalan, RSUD Dadi Tjokrodipo di Bandar Lampung justru tega membuang pasiennya di pinggir jalan.

Suparman, 63 tahun, ditemukan warga di sebuah gubuk di pinggir jalan Desa Sukadanaham karena dibuang petugas RSUD Dadi Tjokrodipo. Akhirnya kakek yang merupakan pasien miskin ini menghembuskan nafasnya di RSUD Abdul Moeloek.

Tiga dokter perempuan angkat bicara. Ketiganya sepakat bahwa RSUD Dadi Tjokrodipo tidak memiliki rasa kemanusiaan, khususnya untuk pasien miskin, dan karenanya layak mendapat sanksi.

Dari Bengkulu, dokter Anarulita Muchtar, memprotes keras perbuatan RSUD Dadi Tjokrodipo. “Terlepas dari siapa dia, siapa keluarganya,bagaimanapun dia adalah manusia. Kerjakan sesuai dengan prosedur standar, jangan dibuang. Itu adalah suatu tindak kriminal, menolong orang jangan dilihat dari materinya. Tolonglah dahulu,” kata Ana.

“Harus diberikan sanksi untuk rumah sakit yang menelantarkan pasien. Itu sama saja dengan membunuh secara tidak langsung. Pihak rumah sakit harus mengevaluasi secara besar-besaran, dan rumah sakit ini harus diberi sanksi,” tegas anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Bengkulu ini.

Rini Sujiyanti, dokter sekaligus pemilik salah satu rumah sakit di Kuningan, Jawa Barat mencoba melihat dari sisi pelaksanaan program JKN. Menurutnya, dengan adanya pemberlakuan sistem baru di layanan kesehatan yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), masih banyak rumah sakit yang belum siap dari segi teknis dan masyarakat juga masih bingung bagaimana untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan.

“Semua butuh persiapan, ditinjau lagi untuk masyarakat yang butuh pelayanan. Demi kemaslahatan, persiapan obat dan alat juga harus siap. Sedangkan untuk BPJS sendiri untuk seluruh rakyat. Yang jadi masalah juga, masyarakat ada yang tidak mau bayar premi. Sehingga mereka tidak punya BPJS ” ujar Rini.

Dari Probolinggo, Jawa Timur, dokter Martha Lia Florena menyayangkan kasus ini telah terjadi. “Secara umum memang tiap rumah sakit punya kebijakannya masing-masing. Ada rumah sakit yang bisa menerima asuransi, adapula yang tidak, tapi untuk pasien yang tidak mampu. Tiap rumah sakit pemerintah menerima pasien dengan asuransi atau jaminan kesehatan seperti yang pemerintah adakan. Seperti jaminan kesehatan keluarga miskin. Di sini pasien dibebaskan dari biaya apapun. Dan pasien yang tidak mampu tersebut diarahkan untuk mengurus jaminan kesehatan dari pemerintah,” ucapnya. @aris

 495 total views

LEAVE A REPLY