KPU Depok Coreng Program Depok Layak Anak

0
244

kertas-suara-pilkada-depok

depoktren.com – Program Depok Layak Anak sepertinya perlu dipertanyakan kembali. Pasalnya fakta di lapangan ditemukan masih adanya anak di bawah umur yang menjadi pekerja. Ironisnya, mereka bekerja di salah satu lembaga negara. Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok ditemukan mempekerjakan anak di bawah ini. Jelas saja ini mencoreng program pemerintah Depok.

KPU Depok mempekerjakan anak di bawah umur untuk melipat surat suara. Hal ini diungkapkan salah satu anggota Panitia Pamilu (Panwaslu) Kota Depok, Abdurakhman. Salah satu anak tersebut yaitu Nabila (16 tahun), ia merupakan warga Jakarta yang bekerja di KPU Depok. Ia beekerja lanaran ingin menambah uang jajannya padahal ia pun tidak tahu honor yang akan ia dapat nantinya. Dia bersama puluhan rekannya hanya ditargetkan untutk menyelesaikan melipat suara tepat waktu.

“Nggak tahu. Ada yang koordinatorin,” akunya.

Abdurakhman mengatakan, pihaknya baru mengetahui kondisi tersebut pada Senin (24/2/14) atau hari pertama pekerjaan surat suara dimulai.

Selanjutnya, dirinya melakukan klarifikasi lapangan dan menemukan adanya indikasi pelanggaran. Karena KPUD Depok memperbolehkan anak di bawah umur ikut bekerja. Namun, kata dia, mengenai teknis perekrutan pekerja harian tersebut, Rakhman mengaku tidak mengetahui karena itu adalah ranah KPU Kota.

“Kami sedang telusuri fakta-fakta yang ada. Kami akan layangkan surat yang bersifat klarifikasi, belum pada tahap teguran,” ungkapnya, Rabu (26/2/14).

Dari keterangan yang didapat Rakhman dari salah seorang kordinator pekerja, alasan KPU Depok mengambil tenaga dari luar Depok karena para pekerja itu sudah biasa bekerja dengan sistem target dan cepat. Dalam sehari, lanjutnya para pekerja ditarget bisa menyelesaikan 200.000 surat suara, agar bisa selesai tepat waktu. Untuk jam kerja, masih menurut keterangan kordinator, dari pukul 08:00-05:00 dan lembur hingga jam 22:00. Mengenai pelanggaran pidana, pihakya mengaku belum menemukan indikasi ke arah tersebut.

“Kami kan hanya mengawasi saja. Mengenai teknis bagaimana mereka (pekerja bawah umur) bisa ikut itu KPUD yang mengetahui. Namun, kami juga akan mengumpulkan faktanya dan kalau terbukti kami akan berikan teguran pada KPU Kota,” tutupnya.

(anbf)

 571 total views

LEAVE A REPLY