Dibutuhkan Dukungan Pemkab Cirebon Soal Program Prona BPN

0
926

BPN Cirebondepoktren.com-CIREBON-Dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan terbatasnya anggaran, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar) tidak dapat memberikan sertifikat terhadap seluruh lahan melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

”SDM kita terbatas, terutama untuk tim pengukuran dan kita juga, tahun 2013 ini, hanya memperoleh jatah anggaran dari BPN Pusat untuk 2500 bidang lahan, padahal di Kabupaten Cirebon ini ada sekitar 400 desa,” ujar Kepala Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Andi Rapiuddin, di Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Jabar, Selasa (18/3).

Dituturkan Andi, hal itu menanggapi keinginan masyarakat agar seluruh lahan diberikan sertifikat melalui Prona. Untuk itu, pihaknya sedang mengupayakan meminta bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon agar PRONA tersebut didukung anggaran dari APBD Kabupaten Cirebon. ”Kita sudah mengajukan surat permohonan ke Pemkab Cirebon, namun menurut Sekretaris daerah, menunggu dilantiknya bupati yang baru,” tuturnya.

Andi juga mengungkapkan adanya kesalahpahaman dari masyarakat terkait biaya pembuatan sertifikat lahan melalui PRONA tersebut. Menurut Andi, BPN hanya menanggung biaya pendataan, pengukuran dan penerbitan sertifikat.

”Diluar itu, seperti pembuatan akte jual beli atau akte girik, BPHTB, PPh, dan materai tetap dibebankan pada pemilik lahan yang akan memperoleh Prona. BPN hanya menerima kalau berkas sudah lengkap,” jelas Andi.

Sebelumnya, beberapa kuwu (Kepala Desa) di Kabupaten Cirebon meminta agar BPN menyelengarakan program Prona terhadap seluruh lahan dalam waktu yang sama. ”Lahan di desa saya yang disertifikasi pada tahun 2014 ini hanya 1.000 bidang lahan, padahal harapan saya, lahan yang disertifikasi itu seluruhnya, yakni sekitar 2.500 lahan. Mohon ditambah kuotanya, sebab ada timbul anggapan dari masyarakat adanya pilih kasih dalam pemberian sertifikat melalui Prona ini,” papar Sumarno, Kuwu Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

Permintaan yang sama juga disampaikan mantan Kuwu Desa Cikansas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Toto Darmanto. Menurut mantan kuwu yang lengser pada September 2013 lalu itu, saat dirinya menjabat, pada tahun 2013 lalu ada 150 bidang lahan yang disertifikasi melalui Prona, padahal permintaannya sekitar 200 bidang lahan.

”Saya harap seluruh lahan diberikan sertifikat karena masyarakat di sini sangat antusias untuk memiliki sertifikat mengingat gratis dibanding membuat sertifikat melalui jalur biasa yang biayanya besar,” terang Kuwu periode 2003-2013 ini.

Toto juga meminta segera dilakukan pemetaan lahan di desanya secara rincik disertai taksirannya agar tidak acak-acakan seperti yang terjadi selama ini. ”Selama ini, karena tidak ada pemetaan lahan, banyak pemilik lahan yang relatif sedikit namun membayar pajak lebih besar dibanding pemilik lahan yang lebih luas,” ungkapnya yang menegaskan, pihaknya tidak menarik pungutan dari warga peserta program Prona. @tono/rs

 1,723 total views

LEAVE A REPLY