Dana Bansos Diselewengkan Caleg

0
260

dana-bansos-1depoktren.com-Dana bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran 2013 diduga diselewengkan seorang oknum anggota DPRD Kota Depok dan seorang oknum anggota DPRD Provinsi Jabar untuk kepentingan kampanye.

”Modusnya memberikan bantuan ke seluruh Ketua RT se Kota Depok. Bantuan yang diberikan juga disunat,” ujar Koordinator Forum Kedaulatan Rakyat Depok (FKRD), Banta Ayusan saat rapat konsolidasi persiapan laporan penyelewengan Bansos tersebut ke KPK, di Depok, Senin (31/3).

Rencananya, lanjut Banta, FKRD bersama sejumlah elemen LSM di Kota Depok akan melaporkan peneyelewengan Bansos tersebut ke KPK pada, Selasa 1 April 2014.

Menurut Banta, kedua oknum tersebut yang juga calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat untuk DPRD Kota Depok dan DPRD Provinsi Jabar memberikan dana bansos kepada 1.500 Ketua RT dari total 3.700 Ketua RT se Kota Depok.

”Kalau itu dana bansos, para Ketua RT semestinya menerima Rp 10 juta tetapi ini hanya dapat Rp 6,5 juta dan kedua oknum tersebut menyatakan bahwa apa yang diberikan merupakan bantuan pribadi atau partai bukan bansos,” tutur Banta yang menekankan bahwa tidak ada kewenangan anggota DPRD menyalurkan dana bansos.

Pengakuan beberapa Ketua RT kepada Banta, bahwa yang menyalurkan dana bansos tersebut yakni anggota DPRD Provinsi Jabar, Irfan Suryanegara dan anggota DPRD Kota Depok, Edi Sitorus yang kedua kembali tampil sebagai caleg dari Partai Demokrat. ”Kami laporkan hal ini agar tidak ada lagi penyalahgunaan jabatan yang merugikan masyarakat dan negara,” tegas Banta.

Ketua LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok) Kota Depok, Kasno mendukung sepenuhya FKRD untuk melaporkan penyelewengan dana bansos ke KPK. ”Kami punya bukti-bukti salinan surat pernyataan dari para Ketua RT. Ini prilaku korupsi anggota DPRD dengan kewenangannya memainkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan partainya,” tandas Kasno.

Edi Sitorus saat dikonfirmasi menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena penyaluran dana bansos sudah sesuai prosedur. ”Semua partai dapat dana bansos, jadi ngga ada masalah kok,” terang Edi yang berencana akan menuntut FKRD dengan melaporkannya ke polisi atas perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.

”Ini upaya pengembosan, ada kepentingan politik dibalik ini semua. Saya akan segera melaporkan FKRD ke polisi setelah Pemilu legislatif (Pileg) pada 9 April mendatang,” pungkas Edi geram. @ton/rs

 801 total views

LEAVE A REPLY