Disnakersos Adakan Sosialisasi Perda TKA

0
305
depok.go.id
depok.go.id
depok.go.id

depoktren.com – Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok mengadakan sosialisasi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Aula Bappeda Lantai 3 Gedung Dibaleka I, Kamis (10/04/2014). Sosialisasi tersebut terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) mengenai perpanjangan dan pembayaran retribusi terkait Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Peraturan sebelumnya pada Perda Nomor 3 dan 4 Tahun 2007 telah dihapuskan. Sejak saat itu, para Tenaga Kerja Asing membayar retribusi ke pihak Pusat. Guna memudahkan mereka dalam membayar retribusi, Pemkot Depok kini membuat kembali peraturan terbaru.

“Setelah Perda Nomor 2 dan 6 Tahun 2013 mengenai IMTA dan biaya retribusi kami keluarkan, seluruh instansi yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat membayar retribusi melalui BPMP2T, tidak perlu ke pusat lagi,” tutur Catur Sri Astuti Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakersos Kota Depok.

Sementara itu, Rosiana selaku Kasi Kerjasama Kelembagaan pada Direktorat Pengendalian dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dalam hal ini memberikan pemaparan terkait Tenaga Kerja Asing  mengatakan pihak kementrian sebelumnya telah mengeluarkan peraturan bahwa pembayaran retribusi dapat langsung dibayarkan melalui intansi pemerintah yang dalam hal ini diisi oleh Pemkot Depok.

“Kami memang sudah lama mengijinkan untuk pembayaran retribusi dapat langsung dibayarkan melalui pemerintah. Semua itu kembali lagi ke dinas terkait, apakah ada perdanya atau tidak. Namun pembayaran dapat dilakukan apabila tenaga kerja yang bersangkutan bekerja di Kota Depok,” tutur Rosi.

Ia menambahkan bahwa semua TKA yang dipekerjakan harus memiliki izin dari menteri atau pejabat tertunjuk. Hal tersebut guna menghindari adanya pekerja ilegal. Selain itu, lama jabatan TKA di Indonesia yaitu lima tahun. Namun, jika baru 2 tahun tetapi tidak dipekerjakan kembali, boleh digantikan dengan yag lain. Tentunya dengan jabatan dan pendidikan yang sama.

Senada dengan hal tersebut, Lismar selaku perwakilan dari Yayasan Lazuardi yang hadir pada sosialisasi mengatakan bahwa pihaknya merasa diuntungkan dengan adanya peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemkot Depok. Mengingat yayasannya memiliki TKA yang bekerja di yayasannya. “Sebelumnya kami menggunakan jasa pihak ketiga dalam membayar retribusi dan mengurus perpanjangan IMTA karena harus ke pusat. Dengan adanya peraturan ini, alhamdulillah nantinya kami dapat mengurusnya dengan mudah,” pungkas staff HRD di Yayasan Lazuardi tersebut. (anbf/diskominfo)

 

 716 total views

LEAVE A REPLY