DPRD Depok Soroti Kinerja 4 Organisasi Perangkat Daerah

0
139

DPRD rapatdepoktren.com-Ketua DPRD Kota Depok, Rintisyanto menyampaikan evaluasi dan catatan-catatan strategis, termasuk koreksi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Depok tahun 2013. ”Evaluasi ini bisa dijadikan sebagai bahan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah yang harus dipedomani Walikota Depok,” ujar Rintis saat memimpin sidang Paripurna dalam rangka Penyampaian keputusan laporan keterangan pertanggujawaban (LKPJ) Walikota Depok tahun 2013 di gedung DPRD Depok, Senin (14/4).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Karno mengatakan, hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap LKPJ ini diharapkan dapat mewujudkan “Good Governance”, dan taat terhadap kaidah manajemen pemerintahan daerah. Hasil pembahasan LKPJ menghasilkan rekomendasi, catatan dan saran kepada para organisasi perangkat daerah (OPD). Pertama Dinas Pendidikan (Disidk) dinilai kurang maksimal dalam menyerap anggaran, sehingga target pengadaan SMPN, SMAN/SMKN yang tersebar di seluruh kecamatan tidak tercapai.

”Disdik juga harus bisa memfasilitasi pemberian bea siswa sekaligus melakukan kerjasama dengan universitas sehingga mampu memberikan akses yang membanggakan bagi siswa Depok,” ujar Karno.

Selain itu, Dinas Kesehatan diminta mendorong Rumah sakit yang sudah melakukan Mou dengan Pemkot agar tidak mempersulit dalam melayani pasien Jamkesmas, BPJS, dan Jamkesda. ”Pembangunan dan perluasan RSUD agar dipercepat sehingga dapat menampung pasien lebih banyak lagi,” tegas Karno.

Selanjutnya Dinas Perhubungan diminta untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jalan Margonda, diantarannya dengan melarang angkot berhenti atau ngetem didepan terminal. Perbanyak perbaikan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum, khususnya didaerah rawan kejahatan. ”Banyak jalan umum di beberapa wilayah yang masih gelap, hal itu sangat rawan mengundang kriminalitas,” ungkapnya.

Karno selanjutnya menyoroti kinerja Dinas Bimasda yang dinilai tidak mampu memberikan kenyamanan terhadap warga Depok. ”Banyak pembangunan infrasrtuktur yang terbengkalai, akibat lemahnya pengawasan terhadap pembangunan jalan dan drainase. Kedepan diharapkan pengawasan pekerjaan fisik lebih diperketat,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, hasil pembahasan yang dilakukan Pansus bisa dijadikan motivasi dan masukan yang baik guna perbaikan kinerja aparat pemerintah kota Depok. ”Masukan, dan saran ini akan dijadikan input yang baik dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik lagi. Masih banyak kekurangan dan tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata,” tandasnya. @dewi/desf

 515 total views

LEAVE A REPLY