Diporasparsenbud Sosialiasikan Perda Kepariwisataan

0
179

perda-pariwisata-595x325

 

depoktren.com – Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya (Disporaparsenbud) mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 16 tahun 2013 tentang kepariwisataan pada Senin (21/04/14) bertempat di Ruang Rio Notonegoro, Hotel Bumi Wiyata Depok.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Disporaparsenbud  M. Munir, Abang mpok Depok dan para pelaku usaha se-Kota Depok untuk nantinya diteruskan kepada para karyawannya. Isi dari perda tersebut antara lain menginformasikan bahwa Pemkot Depok sudah menetapkan Perda No 16 tahun 2013 tentang kepariwisataan. Ada 4 (empat) pembangunan kepariwisataan, yang pertama  terkait industri pariwisata bahwasanya perlu ditumbuhkembangkan karna salah satunya Depok harus menjadi tujuan utama, agar bisa mendatangkan wisatawan sesuai target RPJMD  yang memiliki target 1,5 juta orang per tahun. Untuk mewujudkan itu harus menumbuhkembangkan pariwisata yang ada di Kota Depok.

Yang kedua pengembangan destinasi pariwisata, seperti destinasi wisata air, dimana dalam destinasi ini terdapat 23 setu termasuk wisata Ciliwung yang juga disebut ekowisata, perahu air, dan sepeda motor air. Wisata religi seperti kubah mas, wisata pendidikan, argo dan lainnya. Yang ketiga Pemasaran Pariwisata yang  bekerjasama dengan badan promosi daerah, promosi ini terus dilakukan dalam rangka mewujudkan daya tarik wisatawan untuk datang ke Depok. Jika wisatawan meningkat atau sampai sesuai target, sudah barang tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang otomatis akan meningkatkan ekonomi.  Dan yang terakhir pembangunan terkait kelembagaan. “Kami gencar membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) disetiap destinasi wisata dan sekarang sudah ada 6 (enam) kelompok yang sudah melakukan aksi sapta pesona wisata,” tandas Munir.

Para pelaku usaha juga diwajibkan untuk memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang dulu bernama ijin usaha pariwisata. Jika tidak memiliki tanda daftar tersebut maka akan mendapat sanksi berupa teguran sampai penutupan ijin kegiatan usaha. Disini peran Dispora sangat dibutuhkan agar jeli melihat mana usaha yang taat, mana yang sering melanggar aturan.

Selain itu, isi dari Perda No 16 tahun 2013 juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Perda tidak membatasi setiap usaha pariwisata namun dengan beberapa catatan yaitu Depok dikenal sebagai kota religius dan berwawasan lingkungan artinya setiap pariwisata yang dibangun harus religius dan berwawasan lingkungan, tidak ada narkoba, tidak ada minuman keras diatas 5%. Jika ada yang melanggar harus ditertibkan dengan cara melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara lalu membuat tindakan tegas.

Munir berharap dengan adanya sosialisasi mengenai perda tersebut, dapat meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Depok. (anbf/diskominfo)

 

 500 total views

LEAVE A REPLY