Temuan Penggelembungan Suara di PPS Cilangkap Dimentahkan KPUD Depok

0
296

KPU-Kota-Depok-Pemilu-20142depoktren.com-Temuan adanya bukti pelangaran pidana Pemilu Legilatif (Pileg) 2014 yakni penggelembungan suara yang terjadi di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Cilangkap, Depok dimentahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok.

Ketua LSM Gelombang Depok, Cahyo Putranto mengungkapkan adanya temuan penggelembungan suara di PPS Cilangkap berupa tindakan memindahkan raihan suara partai menjadi raihan suara caleg yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Cilangkap dan PPK Kecamatan Tapos. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak singkronnya data C1 yang dimiliki KPU Depok dengan data yang dimunculkan oleh PPK Tapos berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPS Kelurahan Cilangkap.

”Dalam data C1 yang ada dan sudah dimiliki KPU Depok (hasil Scan), setelah dihitung untuk 45 TPS saja raihan suara partai adalah 816 suara, itu belum keseluruhan dari total 92 TPS yang ada di Kelurahan Cilangkap. Sedangkan data yang dimunculkan PPS (model D1) hanya ada 289 Suara untuk total raihan suara Partai dari keseluruhan TPS (92 TPS) yang ada di Kelurahan cilangkap,” jelas Cahyo di Balaikota Depok, Jawa Barat (Jabar), Rabu (23/4).

Untuk itu, Cahyo meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok konsisten dengan data C1 berhologram yang sudah dimiliki dan tidak mengikuti hasil dari PPS atau PPK yang telah dirubah. ”KPU Depok jangan lepas tangan dan menghindar karena ini sudah merupakan bagian pelanggaran pidana pemilu yang dapat diancam hukuman penjara,” tegasnya.

Udih bin Muslih, salah satu saksi dari caleg PDIP dapil Cilodong-Tapos untuk DPRD Depok, nomor urut 3, Siti Sutinah merasa dirugikan karena raihan suara caleg PDIP lain yang awalnya berada dibawah tiba-tiba melonjak ribuan suara.

”Suaranya melebihi suara kami yang berdasarkan data C1 meraih suara terbanyak. Pasti raihan suara partai yang diambil untuk menambah raihan suara caleg tersebut, selain tentunya dari hasil mengurangi raihan suara kami dan caleg lainnya,” ungkap Udih yang berharap KPU Depok tegas dan konsisten dengan berpatokan pada data C1 berhologram.

”Kami tidak bisa apa-apa, silahkan diselesaikan di internal partai saja,” kata komisioner KPU Depok. Menurut Nurhadi, sesuai Peraturan KPU No. 27 tahun 2013 pasal 45, KPU Depok tidak memiliki wewenang untuk membuka kembali data C1 dan juga bukan menghitung atau mencocokkan kembali data C1 dengan data D1 atau Da1. KPU Depok hanya mengacu pada data Da1 yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

”Harusnya pada saat penghitungan di PPS sudah dikawal oleh saksi partai maupun caleg, jika menemukan pelanggaran segera laporkan kepada kami biar kami cepat intervensi, tapi kalau sudah pleno dan disahkan oleh PPS dan PPK seperti ini, kami tidak bisa membatalkan karena acuan kami adalah data Da1 yang dikeluarkan PPK. Jadi baiknya silahkan diselesaikan di internal partai saja,” jelas Nuhadi.

Ketua PPS Cilangkap, Yasa saat dihubungi melalui pesan singkatnya menyatakan menyesal dan tidak ada untungnya membantu pemindahan suara partai ke suara caleg. ”Terima kasih atas informasinya,” kata Yasa.

PDIP dipastikan meraih dua Kursi dari Dapil Cilodong-Tapos untuk DPRD Kota Depok, caleg PDIP Hendra Kurniawan dan Siti Sutinah berdasarkan data C1 yang ada mengalahkan raihan suara caleg PDIP lainnya yakni Arly Supit dan Rudi Kurniawan yang meraih suara cukup besar berdasarkan data PPS Cilangkap dan data Da1 PPK Tapos yang sudah diplenokan.

Sementara saat dimintai keterangannya terkait kasus permainan suara di PPS Cilangkap tersebut, Ketua Panwaslu kota Depok, Sutarno mengatakan bahwa panwaslu tidak bisa menyikapi terlalu jauh sebelum ada laporan resmi tertulis yang masuk kepada mereka. ”Segera laporkan kepada kami dilengkapi dengan data-data dan bukti yang kuat, dan jika terbukti nantinya, jangankan PPS, PPK bahkan caleg dan KPU Depok juga bisa dikenakan sanksi,” tegas Sutarno. @dewi/rs

 1,097 total views

LEAVE A REPLY