Manipulasi Suara, Kejahatan Pemilu Terstruktur dan Masif

0
571

KPU-Kota-Depok-Pemilu-20142depoktren.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melaksanakan rekapitulasi suara pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 secara nasional. Namun proses rekapitulasi diwarnai dengan adanya penolakan dari berbagai partai politik karena adanya dugaan manipulasi suara dan penggelembungan suara yang menyebabkan banyak partai politik (parpol) dan para caleg harus kehilangan suara.

Di Depok, Jawa Barat (Jabar), dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa penggelembungan suara cukup berani terjadi di Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Jatijajar, dan Kelurahan Pancoran Mas serta penggelembungan suara juga terjadi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terutama banyak terjadi di Kecamatan Tapos, Cilodong, dan Cimanggis. ”Kami sudah lakukan proses pemanggilan dan klarifikasi serta memeriksa saksi-saksi,” kata Sutarno, Ketua Panwaslu Kota Depok, Jabar, Kamis (1/5).

Diungkapkan Sutarno, tercatat sebanyak 978 Ketua KPPS terindikasi melakukan pelanggaran pidana Pemilu dngan kasus yang berbeda-beda. ”Tak mudah menjerat mereka karena dilakukan secara masih dan terstruktur,” ungkapnya.

Salah satu modus penggelembungan suara yakni berupa tindakan memindahkan raihan suara partai menjadi raihan suara caleg, seperti yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Cilangkap dan PPK Kecamatan Tapos. Kecurangan dapat dibuktikan dengan tidak singkronnya data C1 yang dimiliki KPU Depok dengan data yang dimunculkan oleh PPK Tapos berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPS Kelurahan Cilangkap.

”Sebagai contoh, dalam data C1 yang ada dan sudah dimiliki KPU Depok (hasil Scan), setelah dihitung untuk 45 TPS saja raihan suara partai adalah 816 suara, itu belum keseluruhan dari total 92 TPS yang ada di Kelurahan Cilangkap. Sedangkan data yang dimunculkan PPS (model D1) hanya ada 289 Suara untuk total raihan suara Partai dari keseluruhan TPS (92 TPS) yang ada di Kelurahan cilangkap,” tutur caleg PDIP untuk DRPD Depok, dapil Cilodong-Tapos, Hendra Kurniwan.

”KPU Depok kami minta tetap konsisten dengan data C1 yang ada dan sudah mereka miliki dan tidak mengikuti hasil dari PPS atau PPK yang telah dirubah,” tegas Hendra yang berdasarkan data C1 yang ada meraih suara terbanyak mengalahkan raihan suara caleg PDIP lainnya yakni Arly Supit dan Rudi Kurniawan yang meraih suara cukup besar berdasarkan data Da PPS Cilangkap dan data Da1 PPK Tapos.

Banyaknya terjadinya pelanggaran pidana pemilu yang tidak direspon oleh KPU Depok membuat sejumlah parpol menolak melakukan penandatanan hasil rekapitulasi suara yakni Golkar, Demokrat, PKB, NasDem, Hanura, PKPI, dan PBB. ”PPS dan PPK bagian dari KPU Depok, kami menolak menandatanggani karena KPU Depok menolak untuk membuka kotak suara untuk kami saksikan apakah cocok data C1 dengan data PPS dan PPK. KPU Depok tidak taat hukum dengan melakukan pembiaran kecurangan atau pelanggaran,” jelas Babai Suhaimi, Ketua DPC Golkar Depok.

Untuk tingkat Provinsi Jabar, tiga parpol juga menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Jabar yakni Golkar, PPP, PKB, PBB dan Partai Gerindra. Banyaknya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur dan msih di Kota Depok, Bekasi, Bogor dan hampir terjadi di seluruh Jabar membuat KPU Jabar melakukan penundaan rekapitulasi perhitungan suara untuk wilayah Jabar hingga 4 Mei 2014 mendatang.

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengatakan mengakui sudah banyak laporan kecurangan dari parpol, para caleg. ”Banyak laporan-laporan yang masuk ke kita terkait dengan banyaknya suara-suara yang diambil dari suara partai yang lain atau suara sesama caleg yang saling mencuri,” tutur Harminus.

Harminus menerangkan, kecurangan misalnya penjumlahan antara surat suara di TPS dengan surat suara yang tidak terpakai itu tidak sinkron. Dia mencontohkan, di Kota Bekasi, DEpok, Bogor, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, Kota Bandung dan Majalengka ada  banyak laporan terkait penggelembungan suara dan berpindahnya suara dari caleg satu ke caleg lain. Kecurangan dilakukan di tingkat PPS dan PPK.

”Ini masih kita teliti. Nanti kita akan cek melalui analisis kita. Itu nanti coba kita lihat dan akan kita rekap. Kita akan bikin tim verifikasi. Kalau terbukti kecurangan itu terjadi di PPS dan PPK, para pelakunya kami akan jerat dengan UU Pelanggaran Pidana Pemilu,” jelas Harminus.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Jawa Barat, Eka Santosa, menuntut rekapitulasi ulang sekaligus akan mempidanakan lembaga penyelenggara pemilu setelah ditemukannya sejumlah dugaan kuat adanya kecurangan masif sehingga berpengaruh pada penghitungan suara. ”Hampir di seluruh Jabar, manipulasi suara dan politik uang begitu sistematis dan masif, jadi wajar dilakukan rekapitulasi ulang. Saya yakin tujuan semua parpol memprotes ketidakprofesionalan KPU sebagai pembelajaran agar pemilu kedepan lebih baik, objektif dan transparan,” ujar Eka. @tono

 1,304 total views

LEAVE A REPLY