DPRD Depok Setujui 5 Raperda

0
244
Suasana rapat Paripurna DPRD Depok yang menetapkan 5 Raperda
Suasana rapat Paripurna DPRD Depok yang menetapkan 5 Raperda
Suasana rapat Paripurna DPRD Depok yang menyetujui 5 Raperda

depoktren.com–Dalam rapat paripurna DPRD Depok, ketua DPRD Depok, Rintis Yanto mengindikasikan, banyak orang yang sudah lama tinggal dan menetap di wilayah Depok tetapi tidak memiliki KTP Depok.  Karena itulah, DPRD menyetujui satu dari lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemkot Depok, yaitu Raperda tentang Perubahan ke-2 atas Perda Kota Depok nomor 05 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

“Raperda ini disetujui semata ingin merinci identitas warga Depok yang sesungguhnya, yang pada gilirannya untuk menentukan program pembangunan dalam APBD setiap tahun,” ujarnya dalam paripurna masa penutupan sidang I/2014 tentang persetujuan 5 Raperda di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat (Jabar), Senin (5/5).

Dijelaskannya, Raperda itu bertujuan mengatur setiap WNI yang menetap di Depok lebih enam (6) bulan diwajibkan mengurus surat pindah dari daerah asal. Selanjutnya diberi dokumen kependudukan berupa KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran.

“Raperda ini baru satu dari lima Raperda yang disetujui anggota dewan, sedangkan satu Raperda lainnya dikembalikan kepada Pemkot Depok,” terang Rintis.

Ke-4 Raperda lain adalah Raperda Pengelolaan Sampah. Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Depok nomor 11 tahun 2008 mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.  Raperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Depok nomor 08 tahun 2012 mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Sementara  Raperda yang ditolak adalah Raperda perubahan atas Perda No.13/2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 dengan alasan Raperda RPJMD itu belum layak diubah alias masih relevan.

Menanggapi ini, Walikota Nur Mahmudi Ismail mengungkapkan Raperda yang disetujui itu diharapkan memperkokoh & meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. “Ada dua alasan usulan Raperda itu yakni penyesuaian dengan UU terbaru dan kebutuhan masyarakat yang perlu segera dilayani Pemkot Depok,” tandasnya. @ardiansyah/tono

 727 total views

LEAVE A REPLY