Tangkap Para Pelaku Kejahatan Pemilu yang Brutal di Depok

0
376
Ketua LSM Kapok, Kasno
Ketua LSM Kapok, Kasno
Ketua LSM Kapok, Kasno

depoktren.com-Ketua LSM Kapok, Kasno mengatakan, apa bila calon legislatif (Caleg), petugas TPS, PPS, PPK terbukti melakukan pelanggaran pidana Pemilu wajib ditindak tegas dan diproses hukum.

”Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu. Kasus-kasus pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang bisa memberikan sanksi berupa teguran hingga pemecatan Dalam melaksanakan asas kepastian hukum,” ujar Kasno.

Menurut Kasno, penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Pelanggaran kode etik yang di lakukan oleh hampir seluruh KPU Kabupaten/Kota adalah dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten/ Kota yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang atau Peraturan KPU.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.

Penyiapan Perlengkapan Rekapitulasi pada Pasal 34 menyebutkan :
(1) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.

(2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. ruang rapat;
b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;
c. perlengkapan lainnya;
d. kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK.
Pasal 38 menyebutkan :

(1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dari seluruh PPK diterima oleh KPU Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

(2) KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model DB – 3

(3) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

”Berdasarkan Peraturan KPU tersebut diatas, seharusnya KPU Kabupaten/Kota baru dapat melakukan Rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten/ Kota setelah seluruh kecamatan telah selesai melakukan Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota telah menerima Kotak suara tersegel dari seluruh Kecamatan yang berisikan Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan,” tutur Kasno.

Namun, lanjutnya yang terjadi dilapangan adalah KPU Kabupaten/Kota dengan beraninya melakukan Rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten/ Kota sementara masih ada Panitia Pemilihan Kecamatan yg belum selesai melaksanakan Rekapitulasi hasil perolehan suara di kecamatannya.
Pelanggaran Prosedur yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU seperti itulah yang di lakukan hampir di seluruh KPU Kabupaten/Kota se Indonesia.

”Mari kita support dan dukung aparat kepolisian mengusut tuntas pelanggaran pidana Pemilu di Kota Depok,” ajak Kasno yang menambahkan, aparat terkait, harus jeli dan harus lebih ber hati-hati untuk menangani laporan masyasakat, terkait dengan kejahatan Politik Pileg 2014 di Kota Depok.

”Salah satu contohnya, kami mendapatkan Informasi dari sumber yang dapat kami percaya, bahwa ada oknum Caleg berinisai MAS dari PDIP dapil Cilodong-Tapos diduga telah melakukan kecurangan dengan mencuri suara ke KPPS Cilangkap. MAS harus didiskualifikasi dan kalau terbukti melakukan penyuapan juga harus diproses hukum,” tuturnya.

Berikut data-data kecurangan penggelembungan suara atau pencurian suara yang dilakukan beberapa oknum caleg.

Dugaan kecurangan oknum caleg (?) di Kelurahan Jati Jajar, Kec Cilodong:

TPS 34 : C 1. Perolehan = 2 Suara – D 1. 4/Perbedaan dan Penggelembungan = 2 Suara
TPS 53 : C 1. Perolehan = 1 Suara – D 1. 3/Perbedaan dan Penggelembungan = 2 Suara
TPS 73 : C 1. Perolehan = 4 Suara – D 1. 9/Perbedaan dan Penggelembungan = 5 Suara

Dugaan ugaan kecurangan Caleg (?) di Kel Tapos Kec Tapos:

TPS 27 : C 1. Perolehan = 1 Suara – D 1. 4/Perbedaan dan Penggelembungan = 3 Suara

Dugaan kecurangan Caleg (?) di Kel Luwinanggung Kec Tapos:

TPS 6 : C 1. Perolehan = 3 Suara – D 1. 11/Perbedaan dan Penggelembungan = 8 Suara
TPS 18 : C 1. Perolehan = 75 Suara – D 1. 77/Perbedaan dan Penggelembungan = 2 Suara
TPS 20 : C 1. Perolehan = 48 Suara – D 1. 50/Perbedaan dan Penggelembungan = 2 Suara
TPS 21 : C 1. Perolehan = 24 Suara – D 1. 26/Perbedaan dan Penggelembungan = 2 Suara
TPS 24 : C 1. Perolehan = 14 Suara – D 1. 15/Perbedaan dan Penggelembungan = 1 Suara

Dugaan kecurangan Caleg (?) di Kel Cimpaen Kec Tapos:

TPS 25 : C 1. Perolehan = 9 Suara – D 1. 14/Perbedaan dan Penggelembungan = 5 Suara
TPS 20 : C 1. Perolehan = 2 Suara – D 1. 18/Perbedaan dan Penggelembungan = 16 Suara

”Temuan-temuan kejahatan pemilu ini sudah kami laporkan ke Panwaslu Depok dan Polres Depok,” tandas Kasno. @ardian/ar

 1,113 total views

LEAVE A REPLY