Pungli PPDB, Kejari Depok Melempem

0
271

gedung kejaksaan depokdepoktren.com-Muttaqien Syafi, anggota Komisi D DPRD Depok yang membidangi pendidikan menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok melempem terkait pengusutan kasus pungutan liar (pungli) proses  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN dan SMAN melalui jalur optimalisasi yang merupakan kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Jalur optimalisasi dianggap melanggar aturan Kementerian Pendidikan Nasional yang sudah menetapkan aturan dengan sistem journal melalui PPDB Online. Jalur optimalisasi inilah yang dijadikan celah maraknya pungli yang dilakukan oknum anggota DPRD Depok, organisasi LSM, organisasi wartawan dan pihak sekolah.

”Kejari Depok melepem. Maraknya pungli dibiarkan tanpa berusaha mengusutnya karena sejak tahun lalu sudah banyak laporan masyarakat,” ujar Muttaqien saat ditemui di gedung DPRD Depok, Jawa Barat (Jabar), Senin (18/8).

Menurut Muttaqien, pihak Kejari Depok sudah ada kesepakatan dengan LSM dan kemungkinan tidak akan ditindak lanjuti dan akan berakhir di meja perundingan. ”Ya, pungli PPDB di Depok ini sudah berakar dari tahun ke tahun secara terstruktur, sistematis dan masif. Susah di bongkar, ya itu karena pihak Kejari Depok kemungkinan akan “main mata” dengan para oknum pelaku pungli,” tutur Ketua Faksi PKS Depok ini.

Padahal pihak Kejari Depok dan pihak kepolisian lah yang dapat menghentikan maraknya pungli PPDB, selain juga harus diperlukan ketegasan pihak Pemkot Depok. ”Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Kepala Dinas Pendidikan Harry Pansila pun seakan-akan juga melakukan pembiaran praktek pungli ini,” terang Muttaqien. (raakan)

 624 total views

LEAVE A REPLY