Wali Kota Depok Hentikan Pembuatan IPR, Developer Menjerit

0
415

perumahandepoktren.com-Peraturan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang akan segera menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait penataan pembangunan perumahan di Kota Depok membuat bisnis perumahan menjadi terkatung-katung tak ada kejelasannya akan diterapkan kapan.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara pembuatan Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) sejak April 2014 hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

Berdasarkan yang diatur dalam Perda RTRW Kota Depok tahun 2012-2032 yang telah disetujui DPRD Depok pada 26 Desember 2012 lalu, sampai saat ini masih dikaji oleh Pemerintah Provinsi Jabar yang terkait dengan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam Perda RTRW tersebut, pengembang skala kecil tak boleh lagi membangun rumah ukuran kecil, seperti tipe 36/70. Perda RTRW Kota Depok hingga saat ini belum bisa diterapkan, karena masih harus menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan, terutama soal inventarisasi RTH.

”Perda RTRW baru bisa kami terapkan setelah ada rekomendasi dari gubernur. Dan kebijakan Wali Kota Depok menghentikan sementara pembuatan IPR karena sedang menginventarisasi RTH,” kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemkot Depok, Kania Parwati di Balai Kota, Senin (8/9).

Lebih jauh Kania mengutarakan, dalam Perda RTRW tersebut juga mengatur batas-batas zonasi sebuah wilayah di Depok seperti kawasan pemukiman, perekonomian, industri serta jumlah RTH. Selain itu, aturan tersebut juga mengatur syarat baru bagi perumahan yakni pengusaha properti tak boleh membangun landed house dibawah 120 meter persegi per unit. Jika aturan tersebut mulai diimplementasikan, maka pengembang harus mematuhi segala aturan sesuai payung hukum. Salah satunya kebijakan minimal membangun rumah 120 meter persegi per unit.

Pengajuan IPR baru dihentikan, bisnis kami menjadi terkatung-katung, sementara kami sudah melakukan pembebasan lahan dan pemasaran perumahan. Jelas ini sangat merugikan bisnis perumahan kami dan juga merugikan konsumen yang ingin membeli rumah,” ujar Budi Muhammad, pengembang perumahan di kawasan Cilodong, Depok.

‘Kinerja Bappeda menginventarisasi RTH lamban sekali. Kebijakan menghentikan pengajuan IPR apalagi tanpa batas waktu sangat merugikan kami. Bisnis perumahan kami menjadi terkatung-katung, apalagi kami mengandalkan pembiayaan dari pihak Bank,” tutur Hendi, developer perumahan di kawasan Sawangan.

Menurut Hendi, dalam pengajuan kredit perumahan, pihak Bank akan meminta Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat tanah. Untuk pembuatan IMB harus terlebih dahulu mengajukan IPR. ”Jadi kami akan sulit dan tidak akan mendapat pinjmanan kredit dari Bank, karena syarat harus ada IMB. Kalau IPR, Ijin Lokasi (IL), dan Ijin Prinsip untuk perumahan, pabrik, ruko dan lain-lain di pending maka akan banyak kerugian yang dialami perusahaan bahkan kemungkinan bisnis kami akan gulung tikar atau bangkrut,” paparnya kesal. (ardian)

 1,066 total views

LEAVE A REPLY