Karena Perda RTRW dan Dana Siluman, Bisnis Properti “Masuk Angin”

0
330

perumahan1depoktren.com-Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Depok yang sudah disahkan DPRD mengatur para pengembang hanya boleh membangun, menjual dan memasarkan perumahan dengan luas tanah 120 meter persegi membuat bisnis properti di Depok jadi “masuk angin”.

Keberadaan Perda tersebut belum tersosialisasikan dengan baik dan sudah diberlakukan saat pengurusan izin di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok. “Kita sangat menyayangkan dengan kebijakan ini yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Infonya kan masih di Jawa Barat, tapi kok di BPMP2T sudah diberlakukan. Sampai saat ini saja, kita juga belum tahu bagaimana bentuk dan isi perda itu,” tuturg Direktur Perumahan  PT Bangun Karya Digdaya Nasihun Sayhroni. Rabu (10/9/2014).

Menurut Nasihun, dalam menentukan Perda harus berdasarkan dengan undang-undang  (UU).
Sementara,  UU yang mengatur kapling (luas tanah 120 meter ) sudah dihapus saat pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.  Namun, Pemerintah Kota Depok tetap menjalankan aturan itu.

Nasihun menilai, masyarakat Depok akan kesulitan dalam membeli rumah karena harga yang mahal. Dengan kata lain, masyarakat menengah ke bawah tidak akan menjangkau harga rumah yang sesuai dengan

ketentuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.  “Kebijakan ini hanya menutup kesempatan masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki rumah. Karena, dari sisi harga sudah mahal,” terangnya.

Hal serupa diutarakan Komisaris PT Griya Bukit Mas Pitara Abdul Khair yang mengaku, bagi pengembang lebih mudah menjual rumah yang menengah ke atas (di atas Rp 500 juta). Dirinya  memprediksi, orang  akan lebih memilih menjual kavling atau tanah daripada rumah. Pasalnya, dalam pengurusan tanah atau IMB bakal terkendala dan mahal.

“Tentunya, imbas dari diberlakunya aturan ini cukup luas. Logikanya, tanah dengan ukuran  120 meter  yang  dikenakan kepada  developer, mereka akan menjual atas nama pribadi. Ibaratnya, ya sudah jual  kavling (tanah) satu-satu dengan luas 100 meter. Meskipun, masih bisa terjegal saat pengurusan site plain karena badan pertanahan nasional (BPN) masih mensyaratkannya,” jelas Abdul.

Lanjut Abdul, Perda RTRW sebagai kebijakan yang tak masuk akal. Pasalnya, bila semangat untuk memiliki rumah maka dipastikan masyarakat golongan bawah tidak akan menjadi target. Dengan kata lain, hanya golongan menengah ke atas saja yang mampu membeli rumah yang dengan luas 120 meter yang bisa diperkirakan dapat mencapai harga jual Rp 1 miliar per unit.

sementara itu, seorang pengembang lainya, Fahmi mengaku kesal dengan ditolaknya perizinan yang mengharuskan luas tanah 120 meter. padahal, dalam pengurusnnya sudah menghabiskan banyak uang. Apalagi banyaknya dana “siluman” yang harus dikeluarkan.

“Waktu itu, saya mengajukan izin tanah seluas 800 meter untuk beberapa unit. Namun, ditolak karena kena aturan dan hanya bisa jadi empat unit rumah saja. Padahal, dana yang keluar saat mengurus izin dari bawah sampai ke BMP2T itu sudah banyak. Belum lagi dana-dana “siluman” yang dikeluarkan saat pengurusan ijin,” keluh Fahmi. (ardian)

 913 total views

LEAVE A REPLY