Selain Skandal “Pangku-pangkuan”, Kepala BKD Depok Juga Dinilai Sangat Arogan

0
934
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Depok, Hary Prihanto yang dinilai banyak pihak sangat arogan
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Depok, Hary Prihanto yang dinilai banyak pihak sangat arogan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Depok, Hary Prihanto yang dinilai banyak pihak sangat arogan

depoktren.com-Anggota Komisi A DPRD Kota Depok mempertanyakan tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Depok, Harry Prihanto yang menghambat sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) untuk melanjutkan pendidikan ke strata dua (S-2). Sementara pemerintah pusat maupun daerah, justru menuntut kualitas para PNS dengan meningkatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Selain itu, dewan juga mencurigai penempatan seseorang PNS untuk menduduki jabatan setingkat pejabat eselon dua, tiga dan empat tidak berdasarkan daftar urutan kepangkatan (DUK) serta penilaian badan perencanaan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Namun, didasarkan pada suka dan tidak suka.

“Sejak beberapa tahun silam, sudah banyak keluhan dari para PNS di lingkungan Pemkot Depok yang masuk ke anggota Komisi A. Penolakan BKD terhadap usulan seseorang PNS untuk melanjutkan pendidikan perlu dipertanyakan,” tegas anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Rachmin Siahaan kepada sejumlah awak media, Kamis (23/10) lalu.

Menurut Rachmin, sejak tahun 2013 lalu, anggota DPRD sudah beberapa kali meminta kepada BKD data-data PNS di lingkungan Pemkot Depok berdasarkan DUK. Namun, permintaan itu tidak pernah dikabulkan. “Kami menilai, penempatan seseorang pejabat di sejumlah dinas, tidak sesuai dengan jenjang kepangkatannya,” tegas anggota DPRD dari Fraksi PDIP Perjuangan itu.

Dikatakan, Komisi A DPRD Kota Depok berencana akan memanggil pejabat BKD untuk menanyakan apa alasan penolakan seseorang PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Apalagi hal itu, tidak menggunakan anggaran APBD maupun tidak mengganggu jam kerja PNS, jelas Rachmin yang sudah dua kali terpilih sebagai anggota DPRD.

Sementara itu, sejumlah PNS di lingkungan Pemkot Depok mengakui, meski sudah mendapat persetujuan dari atasan langsung, namun ketika permohonan mereka diajukan ke pejabat BKD justru tidak diizinkan. Padahal, izin BKD itu dibutuhkan untuk penyesuaian pendidikan ke jenjang kepangkatan dan golongan.

“Melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, justru kami tidak membebani biaya pemerintah dan tidak menggangu jam kerja di kantor tapi itu tidak diizinkan,” ujar salah seorang PNS yang tidak bersedia disebutkan jati dirinya.

Diakui, para PNS itu tidak mengetahui dengan jelas apa alasan penolakan BKD, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. “Yang kami tuntut bukan dibiayai oleh anggaran pemerintah, tapi hanya izin dari BKD. Sehingga, ketika kami selesai dalam pendidikan, bisa disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan,” tambahnya.

Dijelaskan, para PNS yang terhambat kariernya tidak dapat mengadukan nasib mereka ke atasan langsung. Sehingga, mereka harus menyampaikan persoalan yang dialami ke anggota Komisi A DPRD Kota Depok. (ardian)

 2,622 total views

LEAVE A REPLY