KPUD Depok Sosialisasikan Perpu Pilkada

0
146
Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati (baju putih, tengah) sedang melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014
Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati (baju putih, tengah) sedang melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014
Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati (baju putih, tengah) sedang melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014

depoktren.com-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok mulai melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden SBY di akhir masa jabatanyanya. Perppu itu mengatur mengenai pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) secara langsung dan demokratis.

Hadir dalam sosialisasi ini dari Kesbangpol, Bawaslu, Polres Depok, dan jajaran Muspida lainnya. Sosialisasi ini terkait Depok akan segera menyiapkan pelaksanaan Pilkada.

“Mengingat konstelasi politik yang sedang tidak menentu saat ini, kami merasa perlu mengadakan sosialisasi Perppu kepada para pemangku kepentingan,” ujar Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati, Jumat (31/10/2014).

Titik menjelaskan, hal yang baru dari tahapan Pilkada berdasarkan Perppu ini tidak ada lagi paket pasangan calon kepala daerah, yang ada hanya bakal calon Walikota saja. Tidak adanya bakal calon wakil walikota, karena Walikota terpilih mengusulkan calon wakilnya  ke Mendagri melalui Gubernur seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 170 Perppu Nomor  1 tahun 2014.

Pasal lain, bakal calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik akan diadakan uji publik terlebih dahulu, dari uji publik ini nantinya akan dibentuk panitia khusus uji publik beranggotakan lima orang panitia terdiri dari dua orang berasal dari tokoh masyarakat, dua orang akademisi, dan satu orang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“Banyak regulasi-regulasi baru berdasarkan Perppu ini, kami terus berusaha menyesuikannya,” lanjut Titik.

Sementara itu, menuju Pilkada serentak tahun 2020 Titik mengatakan setiap kabupaten/kota akan melakukan Pilkada di tahun 2016 dan 2018 namun untuk Depok sendiri belum definitif ditentukan kapan waktu pelaksanaan Pilkadanya.

“Kami memang belum memutuskan kapan pelaksanaan Pilkada Depok, namun kami tetap mempersiapkan segala seuatunya berdasarkan Perppu tersebut,” tutup Titik. (ardian)

 554 total views

LEAVE A REPLY