Ferry Mursyidan Baldan Fokus Sengketa Tanah dan Sertifikat

0
613
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan

depoktren.com-Badan Pertanahan Nasional (BPN) kini menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Perubahan itu tidak lantas disebut sebagai kementerian baru, tapi lebih kepada peningkatan status lembaga negara. Hal itu dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan  di kantornya di Jakarta, Jumat (31/10). ”Ini bukan kementerian baru, tapi statusnya dinaikkan dengan penambahan tata ruang,” kata Ferry.

Menurut Ferry, Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberi solusi strategis, terutama dalam hal melakukan proses debottlenecking perizinan tumpang tindih atas kawasan-kawasan sengketa. Baik terkait dengan wilayah pertambangan yang berada di bawah kawasan lindung, wilayah eksplorasi migas yang bersinggungan dengan pertanian dan budi daya perikanan, kawasan lindung pantai, dan lainnya.

”Pemanfaatan tanah itu tidak hanya berkaitan dengan komoditi atau hanya semata-mata berfungsi ekonomis saja tapi juga berfungsi sosial sehingga harus ada ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi sosial. Kedepan kita akan lebih menata lagi pemanfaatan tanah dan ruang peruntukannya untuk apa, tidak bisa seenak-enaknya para pemilik modal memiliki tanah seluas-luasnya dan senak-enaknya membangun tanpa melihat fungsi tanah dan tata ruangnya,” papar mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 1990-1992 ini.

Lebih jauh, Ferry yang pernah menjadi peneliti Lapangan Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Bandung ini juga mengutarakan terkait masalah sertifikat dan sengketa tanah. Sertifikat tanah, diantaranya adalah masalah legalisasi akte. Berdasarkan data dari BPN, tanah yang sudah memiliki sertifikat totalnya mencapai 85,8 juta bidang, dan yang belum besertifikat sekira 41,2 juta bidang.

Dengan kemapuan yang ada, pihaknya hanya bisa melaksanaan pendataan tanah dua juta bidang tanah per tahun. Jadi untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di Indonesia memerlukan waktu selama 20 tahun.
”Sehingga memerlukan terobosan-terobosan untuk mempercepat pesertifikatan tanah di seluruh Indonesia,” terang Ferry.

Untuk mendukung percerpatan pesertifikatan tanah, akan dilakukan inovasi-inovasi diantaranya pelayanan satu hari (One Day Service), Pelayanan Malam Hari (Evening Service), Layanan Tujuh Menit (Lantum). Kemudian, Layanan Anggota Masyarakat yang menyangkut rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (Layangmas), informasi interaktif pertanahan melalui short massage service dan pelayanan hari Sabtu dan Minggu atau weekend service.

”Adanya layanan ini, diharapkan dapat memudahkan masyarakat di perkotaan yang tidak dapat mendatangi kantor pertanahan pada hari kerja untuk memperoleh layanan pertanahan,” ungkap mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar dan mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif yang menghasilkan UU Pemilu untuk Pemilu 2004 ini. (ardian)

 1,627 total views

LEAVE A REPLY