Marak Permasalahan Sengketa Tanah di Depok

0
3199

sengketa-sdn-pancoran-mas-2-3depoktren.com-Kota Depok menduduki peringkat ke empat se-Indonesia dalam kasus sengketa tanah terbanyak. Selama 13 tahun belakangan tak kurang dari 167 kasus tersebut telah masuk ke ranah pengadilan hingga Mahkamah Agung (MA) dan belum terselesaikan. Bahkan, pada tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar), kota yang dipimpin Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ini menduduki urutan kedua di Kabupaten Bogor yang menyumbang masalah persengketaan tanah. Dari jumlah sengketa tanah di Jabar sekitar 41 persen berasal dari kota penyanggah ibukota negara DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Dadang M Fuad, kalau kasus sengketa tanah di Kota Depok itu sudah terjadi sejak lama atau sejak sebelum tahun 1999. Di mana kasus itu muncul saat Depok masih sebagai Kota Administratif (Kotif) Depok yang masih bernaung di bawah Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Mulai dari kasus sengketa lahan hektaran hingga puluhan meter dari ahli waris dengan penggarap, antara masyarakat dengan pengusahan, diantara masyarakat dengan pemerintah serta diantara pengusaha dengan pemerintah. ”Di Depok banyak kasus tanah sengketa, dan memang kasusnya sudah lama terjadi,” ungkap Dadang saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor BPN Kota Depok, Jabar, Selasa (11/11).

Menurut Dadang, data resmi yang dimiliki BPN Depok tercatat ada sebanyak 167 sengketa tanah yang masih berada diranah hukum dan belum bisa diputuskan oleh majelis hakim tingkat pengadilan hingga tingkat MA sendiri. Kasus sengketa tanah itu ada di hampir 11 kecamatan yang ada di Depok, dan yang paling banyak terjadi persoalan sengketa tanah yang belum terselaikan terdapat wilayah Kecamatan Sawangan Lama, Sawangan Baru, Sukmajaya, Cilodong, Tapos, Cipayung Citayam, Pancoranmas, Limo dan Cinere. Dari total jumlah tersebut sebanyak 140 sengketa tanah telah masuk ke tingkat pengadilan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 kasus sengekta tanah belum masuk ke pengadilan dan masih dalam tahap pengurusan pengajuan persidangan.

Diutarakan Dadang, banyaknya kasus sengketa tanah di Kota Depok disebabkan banyak faktor pemicu. Yakni, masih banyak tanah yang tak bertuan, terlantar, dan diklaim oleh banyak ahli waris. Kemudian, pemekaran wilayah Kota Depok dari Kabupaten Bogor pada 20 April 1999, silam. Dan juga menyangkut sistem administrasi pertanahan yang merupakan warisan permasalahan yang ditinggalkan oleh penjajah. Setelah mereka hengkang ke negeri asalnya, di Indonesia berlaku lebih dari satu hukum tanah.

”Dikuasai oleh penggarap dan diakui oleh banyak pihak. Makanya, ini menjadi sebuah pekerjaan utama yang harus kami selesaikan. Dan memang sekarang permasalahan itu sudah mulai berkurang karena saat ini kami berusaha sekuat tenaga meminimalisir penyelesaian permaslahan sengketa-sengketa tanah,” tutur alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini.

Lanjut Dadang, banyak kasus sengketa tanah di Kota Depok yang penyelesaiannya di MA diantaranya kasus tanah seluas 45 hektar yang melibatkan beberapa penggarap dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI di Kecamatan Sukmajaya. Lalu, kasus tanah Kavling Departemen Kesehatan (Depkes) seluas 27 hektar di Kecamatan Pancoranmas, serta kasus tanah PT Pakuan (Lapangan Golf Sawangan) seluas 91 hektar di Kecamatan Sawangan. Dan terakhir kasus tanah Blok Pertamina seluas 30 hektar di Kecamatan Limo serta kasus tanah PT Megapolitan di Cinere.

”Akan tetapi, saat ini proses tersebut masih terus berjalan. Sebanyak 41 Persen kasusnya disumbang dari Depok. Inilah kelemahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depot yang tidak mau mengurus kasus-kasus tersebut. Dan saat ini baru mulai terlihat koordinasinya kepada kami. Yang kami minta sekarang ini adalah pengumpulan data agar cepat diselesaikan,” jelas Dadang.

Berdasarkan data di Panitera Muda Tata Usaha Negara MA, cukup banyak kasus sengketa tanah di Depok yang penyelesaiannya di MA. Tercatat ada 40 kasus sengketa tanah yang sedang di proses di MA. Bahkan saat ini MA telah mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi perkara no 588 PK/Pdt/2002 atas tanah sengketa seluas 45 Ha yang melibatkan beberapa penggarap dengan pihak Kominfo RI di Kelurahan Tirtayasa, Sukmajaya yang dimenangkan pemohon dengan putusan kasasi (PK) yakni dimenangkan para pengarap.

Sedangkan, kasus Kasasi perkara no 480 K/TUN/2012 atas tanah sengketa seluas 91 hektar di Sawangan (Lapangan Golf Sawangan) antara ahli waris Ida Farida sebagai pemohon dengan PT Pakuan dan BPN sebagai tergugat masih dalam proses tinjauan kembali. Dan untuk yang lain sedang dalam tahap proses peradilan. (ardian)

 5,390 total views

LEAVE A REPLY