Papan Reklame Jumbo di Margonda Ternyata tidak ada IMB

0
447

depoktren.com——Satu lagi bentuk amburadulnya manajemen tata kelola Kota Depok. Setelah ketahuan hampir 50 persen bangunan yang ada di Depok tidak dilengkapi dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), kali ini ada 2 papan reklame jumbo dengan ukuran 6 x 4 meter yang menjulang tinggi di Kota Depok diketahui  juga tidak memiliki  IMB. Padahal satu dari 2 papan reklame itu berdiri di Jalan Margonda Raya, yang merupakan jalan utama di Kota Depok. Sedangkan satu lagi daerah Tapos.

Baru Rabu (17/12/2014) kemarin dua papan reklame besar itu ditertibkan dan dibongkar termasuk tiang pancangnya oleh aparat Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok. Padahal papan reklame itu sudah lama berdiri gagah di jalur yang sangat padat lalu lintas itu. Begitu juga yang ada di daerah Tapos.

Apakah hanya dua itu papan reklame yang tidak memiliki izin ? Ternyata tidak.  ”Penertiban hari ini hanya difokuskan kepada papan reklame besar yang berukuran 60×40 meter dulu, karena keterbatasan anggaran untuk biaya pembongkaran,” kata  Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, Kania Purwanti. Dia mensinyalir masih banyak papan reklame lain yang tidak memiliki izin.papan reklleme

Alasan yang sama pernah dikemukakan Kania ketika diminta konfirmasinya soal banyaknya bangunan di Depok yang tidak memiliki IMB. Bahkan sekitar 50 persen bangunan yang ada di Jalan Margonda juga tidak dilengkapi dengan IMB. Pihaknya, kata Kania sudah berulang kali memberi peringatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunan yang tidak berizin tersebut, tapi sampai kini tetap tidak dibongkar.

Bahkan ada satu bangunan yang sangat luas akan dijadikan showroom sebuah mobil mewah di Depok juga tidak dilengkapi IMB. Padahal lokasi pembangunan showroom itu hanya beberapa puluh meter saja dari Kantor Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail di Jalan Margonda Depok. Bahkan hampir setiap hari Jumat, Nur Mahmudi jalan kaki dengan stafnya di depan bangunan itu.

Setelah diributkan oleh beberapa media,  barulah bangunan showroom itu disegel oleh Satpol PP. Dalam perjalananya Satpol PP pun bermain-main dengan memberi kesempatan kepada tukang bangunan showroom itu bekerja pada malam hari dan pada hari libur. Tulisan bahwa bangunan itu disegel pun dicopot. Lagi-lagi masalaha ini diramaikan di media, barulah pembangunan dihentikan total sampai proses perizinan selesai.

Kenapa Pemda tidak bersikap tegas dengan membongkar bangunan itu ? ”Kita tidak punya anggaran untuk membongkar bangunan itu,” kata Kania.

Sikap lemah seperti ini kemudian yang menjadi sorotan dari masyarakat. ”Ini bukti bahwa Pemkot Depok tidak berwibawa, tidak tegas, sehingga sering dimain-mainkan oleh masyarakat,” kata Rahmat seorang pedagang di Jalan Margonda Depok. Bapak separuh baya ini menilai manajemen tata kelola Kota Depok ini sangat amburadul. ”Coba, apa yang bisa kita banggakan dengan Kota Depok. Jalannya macet, sembraut, jalan utamanya banjir, gersang, tidak ada penghijauan, bangunan berdiri  di mana-mana tanpa izin,” kata dia merinci,

Komentar senada juga dikemukakan Arsih (21) seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Depok. ”Saya juga heran, kenapa pemerintah membiarkan bangunan tanpa IMB beridir gagah di Kota Depok. Kemana saja  aparat Pemda, atau mereka memang sengaja membiarkan kondisi itu supaya bisa bermain untuk kepentingan tertentu, uang misalnya,” kata Arsih, perempuan asal Garut itu. (red)

 892 total views

LEAVE A REPLY