depoktren.com-Entah disengaja atau tidak, tapi yang pasti di penghujung tahun 2014, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkota Depok. Seperti biasa, pelantikan dilakukan pada sore hari menjelang malam tanpa ada desas desus sebelumnya.
Rabu (31/12/2014), Nur Mahmudi Ismail melantik lima pejabat baru masing-masing Mumun Misbahul Munir sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mulyanto sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Seni, dan Budaya, Novarita menjadi Inspektur pada Inspektorat Daerah, Farah Mulyati menjabat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset dan Harry Prihanto sebagai Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah.
Nur Mahmudi meminta semua aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Depok bisa meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Seluruh pihak, katanya, harus bekerja sama merealisasikan program-program unggulan Kota Depok termasuk melayani masyarakat Kota Depok.
“Jika pada 2014 Depok sebagai tahun prestasi, maka di 2015 harus menjadi sebagai tahun dedikasi. Dedikasi bagi warga Depok, dan lebih umum lagi dedikasi bagi bangsa Indonesia,” kata dia.
Dengan pelantikan Novarita sebagai Inspektur pada Inspektorat Pemkot Depok, dan Farah Mulyati sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka semakin panjang deretan perempuan yang memegang posisisi penting dan strategis di Pemkot Depok. Sebelumnya posisi strategis dan sangat penting yang dipercaya kepada perempuan adalah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Depok, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satun Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan sejumlah kepala badan lainnya.
Sejumlah kalangan menyorot semakin banyaknya kalangan perempuan yang memegang posisi strategis dan amat penting di Pemkot Depok. ”Sebenarnya kita bukan melihat dari sisi gendernya, tapi lebih pada kualitas dan kapabilitas personal yang ditunjuk. Sebagian pejabat yang ditunjuk tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, padahal yang dipegang adalah bidang teknis,” kata Saiful seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Depok.
Dia menyebut jabatan kepala dinas BMSDA, Tarkim dan Satpol PP yang dipegang perempuan. ”Jabatan itu sangat teknis, kecuali Satpol PP, kepala dinasnya harus yang punya latar belakang disiplin ilmu yang kuat di bidang itu. Kalau itu, kepala dinasnya akan dipermainkan oleh kepala-kepala bidangnya yang memang berlatarbelakang disiplin ilmu yang sesuai dengan pekerjaannya. Saya curiga, banyak pelanggaran yang terjadi di Depok, salah satunya karena faktor pejabat yang tidak sesuai dengan bidangnya,” kata Saiful.
Tidak heran, kata dia, kalau banyak bangunan tidak berizin, banyak papan reklame tidak berizin, banyak tower BTS tidak berizin, banyak pembangunan infrastruktur yang tidak layak dan cenderung asal jadi. (red)
1,179 total views