Masa Jabatan Nur Mahmudi Berakhir 26 Januari 2016, Wali Kota Depok akan Dipimpin Pjs

0
284

IMG-20151121-WA0022depoktren.com–Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2011-2016, Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Shomad akan mengakhiri masa jabatannya pada 26 Januari 2016.

Pasca berakhirnya masa jabatan serta sambil menunggu pelantikan Wali Kota Depok terpilih  serentak pada Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2015 lalu, Kota Depok untuk sementara akan dipimpin seorang pejabat sementara (Pjs) yang akan ditunjuk langsung oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan dan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pejabat yang ditunjuk nanti hanya Pjs Wali Kota Depok dan tidak ada wakilnya,” ujar Asisten Tata Praja, Dudi Mi’raz Imaduddin, ketika ditemui di ruang kerjanya, di Balaikota Depok, Kamis, (21/1).

Meskipun demikian, lanjut Dudi, pengakhiran masa jabat Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Shomad tetap masih menunggu surat pemberhentian yang berasal dari Kemendagri yang berisi mengenai pengesahan secara resmi pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2011-2016.

Dudi menuturkan bahwa pada 26 Januari 2016 ini bertepatan dengan pelantikan pjs Wali Kota Depok oleh Gubernur Jawa Barat yang pelaksanaan pelantikannya dijadwalkan di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Dudi mengungkapkan, untuk pesiapan pelantikan nanti, pihaknya sudah mengutus Kabag Pemerintahan, Kabag Umum, dan Kabag Humas dan Protokol untuk mengecek secara langsung kesiapan tempat, susunan acara, dan lain sebagainya. Namun begitu, untuk nama Pjs Wali Kota Depok yang akan ditunjuk belum diketahui.

“Kami belum tahu siapa Pjs Walikota Depok yang akan ditunjuk oleh gubernur, semua akan diketahui pada saat pelantikan nanti,” terangnya. 

Lanjut Dudi, untuk kewenangan serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Pjs Wali Kota Depok yang akan bertugas hingga 26 Juli 2016 mendatang yang sesuai ketetapan tahapan Pilkada serentak yang harus diadakan juga pelantikan serentak tidak sama persis seperti wali kota defenitif. 

“Kewenangan Pjs yang dipunya terbatas, dan semuanya akan tertuang secara lengkap dalam surat keputusan Gubernur Jabar,” tegas Dudi. (dedi)

 613 total views

LEAVE A REPLY