Herry, Mulyamto dan Farah ‘Dikandangkan’. Ini Dosa-Dosanya

0
393

www.depoktren.com–Ada kabar yang berhembus, seusai Walikota Depok, Mohammad Idris melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dan dalam Jabatan Struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di Balaikota Depok, Jumat (19/8/2016).

Dari 17 pejabat eselon II atau Kepala Dinas (Kadis) yang di mutasi, 3 diantaranya ‘dikandangkan’ menjadi Staf Ahli yakni, Herry Pansila, Mulyamto dan Farah Mulyanti.

Nah, inilah sebagian ‘dosa-dosa’ ketiganya yang dinilai gagal memegang amanat selama menjabat kepala dinas.

Mantan anggota DPRD Depok, Muttaqien Syafii mengutarakan Herry Pansila selama menjabat Kadis Pendidikan (Kadisdik) selama 4 tahun dianggap kerap menabrak-nabrak aturan dan teralu lemah dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan anggota DPRD, para oknum LSM dan oknum wartawan. ”Dia (Herry) seperti terkungkung dengan persoalan yang dihadapinya,” kata Muttaqien kepada depoktren.com, Kamis (11/8/2016) lalu.

Menurut Muttaqien, yang jelas, selama menduduki jabatan sebagai Kadisdik, Herry tak mampu mencegah atau bahkan menghentikan praktik illegal siswa titipan yang telah dijadikan ajang bisnis disetiap pelaksanaan PPDB. Begitu juga persoalan maraknya bisnis illegal LKS untuk siswa SDN dan SMPN. Herry juga dinilai tak piawai melaksanakan kegiatan pembangunan gedung sekolah baru yang memang dibutuhkan karena masih kurangnya jumlah sekolah negeri, baik SMPN, SMAN dan SMKN.

Sekretaris LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Kota Depok, Riki Satura mengungkapkan, Herry dicopot karena diminta untuk menyelesaikan masalah dugaan kasus korupsi pengadaan seragam SD dan proyek running teks saat menjabat Kadis Kominfo.

Kalau Mulyamto dinilai kinerja saat menjabat Kepala Dispora sangat buruk, tak mampu memimpin dan kerap menjalankan program tanpa koordinasi. “Kasus kehadirannya dalam peresmian Hotel Margo yang belum memiliki ijin dan kasus karaoke Venus yang tidak ada tindakannya karena terbukti menjual miras, merupakan contoh kesalahannya dari banyak kesalahan lainnya,” ungkap Riki.

Sedangkan Farah, dinilai Riki juga kinerjanya sangat buruk selama menjabat Kepala DPPKA. Dosa yang terbesar dan memalukan yakni terungkap setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, Kota Depok urutan ke 5 yang cukup besar menyimpan dananya di bank yang tak dimaksimalkan digunakan untuk pembangunan yakni sebesar Rp 1,31 triliun. “Pekerjaan rumah lainnya yang tak mampu diselesaikan yakni terkait dengan pendataan aset pemkot Depok yang masih amburadul dan banyaknya aset Pemkot Depok yang hilang,” pungkasnya. (Aris)

 811 total views

LEAVE A REPLY