Awas, Idris dan Pradi akan Lakukan OTT Pungli di Pemkot Depok dan Sekolah-Sekolah

0
328

www.depoktren.com–Wali Kota Depok Mohammad Idris A Shomad dan Wakil Wali Kota Depok akan menyamar untuk lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di pelayanan dan di sekolah-sekolah yang ditengarai banyak laporan kerap terjadi pungli dengan modus sumbangan serta juga soal pemaksaan untuk pembelian LKS yang sangat mebebankan orang tua murid. LKS itu sudah dilarang.

“Kami siap siap melaksanakan kerjasama dengan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Kami sudah siap dari sisi sistem yang kita bangun di tempat dan dinas yang diindikasi rawan pungli termasuk juga pungli yang kerap terjadi di sekolah-sekolah,” ujar Idris saat jumpa pers dengan wartawan di Depok, Senin (24/10/2016).

Diutarakan, Idris, salah satu upayanya adalah pihak Pemkot Depok terus memberikan sosialisasi mengenai SOP yang dilakukan dalam pengurusan perijinan di Depok. Baik dari tempat, biaya dan lamanya proses perijinan diselesaikan agar nantinya jika masyarakat menemukan kasus pungli dapat segera melakukan pelaporan.

“Jika ada pejabat kami yang terkena OTT, kami akan segera melakukan tindakan. Tentunya mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Kasus pelaku pungli akan kami serahkan ke Polresta Depok untuk diproses secara hukum,” tegasnya.

Menurut Idris, Saber Pungli sendiri adalah bentuk konkret upaya Pemerintah Pusat dalam memberantas pungli. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim yang berada dibawah komando Menko Pulhukam, Wiranto.

“Ini upaya dari Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani oleh Presiden langsung dan kami Pemkot Depok mendukung penuh tim Saber Pungli di wilayah kami,” pungkas Idris.

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna meminta kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Pradi mengatakan, bahwa laporan masyarakat terhadap pungli sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat. “Warga harus berani laporkan, agar Depok bisa bersih dari pungli,” ujar Pradi, Jumat (21/10/2016).

Pradi menegaskan, bahwa Pungli merupakan salah satu topik yang dibahas dalam rapat koordinasi tingkat OPD, Camat dan Lurah se-Kota Depok yang dilakukan secara rutin. Tidak boleh ada pungutan di semua titik pelayanan baik Kecamatan bahkan Dinas. “Tak boleh ada pungli atau apapun itu namanya,” tegasnya.

Pradi juga mengatakan, sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang melakukan praktik pungli. ASN yang tertangkap tangan meminta pungli akan langsung diserahkan ke bagian kepegawaian untuk diberikan sanksi sesuai aturan yang ada.

“Pengabdian dan loyalitas yang telah dijalankan selama puluhan tahun jangan dirusak karena pungli ini. Saya takkan berhenti mengingatkan sahabat-sabahat saya di lingkungan birokrat, jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga,” jelasnya.

Sejauh ini, Pradi belum menemukan adanya praktik pungli di sejumlah pelayanan publik saat melakukan sidak. Saat sidak pun dirinya selalu berbincang dengan warga, dan tanggapannya positif pelayanan yang diberikan Pemkot Depok. “Laporkan ke saya, langsung saya tindak. Karena Pemkot Depok menaruh perhatian besar terhadap masalah pungli,” tegas Pradi lagi. (Papi Ipul/Aris)

 571 total views

LEAVE A REPLY