Sidang Korupsi Sosialisasi Pilkada, Ketua KPUD Depok Jadi Saksi

0
288

www.depoktren.com–Sidang kasus korupsi KPUD Kota Depok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat pada Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Jawa Barat (Jabar) menghadirkan Ketua KPUD Kota Depok Titik Nurhayati sebagai saksi, Senin (7/11/2016).

Berdasarkan fakta- fakta di persidangan terdapat dua pembahasan terkait surat yang di keluarkan saksi Titik Nurhayati yang memberatkan terdakwa.

Di lihat dari keputusan KPU kota Depok nomor 75/kpts/KPU-Kota 011.329181/2015 tanggal 8 November 2015 tersebut bagian ” memperhatikan ” tercantum : berita acara nomor : 377/BA/XI/2015 tentang tindak lanjut gagal lelang pelaksanaan fasilitasi kampanye dan debat publik dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2015 tanggal 12 November 2015.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adib Adam Surat keputusan Ketua KPU Depok no.75 tanggal 8 November 2015 yang berisi tentang mekanisme jadwal dan tempat di laksanakannya debat telah di tentukan pelaksanaanya di Jak TV dan TV One, dan dikeluarkan saat proses lelang sedang berjalan sehingga menurut jpu surat keputusan tersebut mempengaruhi proses pelelangan karena Ketua KPU telah menentukan dilaksankannya debat pasangan calon,.

Menurut Ketua KPUD Depok, Titik Nurhayati tidak mempengaruhi proses pelelangan karena kesalahan administrasi berupa tanggal yang menurut Titik Nurhayati 18 november 2015.

Kemudiaan JPU menunjukan buku register no surat keputusan Ketua KPU yang tertulis bahwa benar surat keputusan Ketua KPU tercatat di dalam buku register 8 november 2015 dan di benarkan oleh terdakwa Fajri. “Tetapi Ketua KPUD Depok, Titik tetap berkelit bahwa tanggal tersebut salah,” ujar Adib.

Surat Ketua KPUD Depok no. 557/kpu.kota -011.329181/XI/2015 tentang pelimpahan kewenangan persetujuan penunjukan langsung pelelangan / seleksi ulang gagal fasilitas kampanye untuk setiap pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Wali Jota Depok tahun 2015 tanggal 08 november 2016.

JPU Adib Menambahkan bahwa surat tersebut surat yang beawal titik memerintahkan kepada Kuasa Penguna Anggaran untuk melakukan proses penunjukan langsung debat kampanye yang bertentangan Perpres no 70 tahun 2012. Namun saksi membantah surat tersebut merupakan surat hanya untuk kegiataan debat tetap berjalan bukan suatu permintaan penunjukan langsung tetapi JPU membacakan surat tersebut mengenai perihal surat tersebut merupakan persetujuan penunjukan langsung.

“Di dalam persidangan Ketua KPUD Depok selalu berkelit dan menganggap pendapatnya selalu benar, ketika ditanya dasar hukumnya tidak dapat menjawab,” tutup Adib. (Hen/Papi Ipul)

 439 total views

LEAVE A REPLY