Status Pasar di Depok Akan Diganti Jadi BLUD

0
684

www.depoktren.com–Kepala Bidang Sarana dan Bina Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok Fenti Novita menyebut sejumlah pasar di Kota Depok akan diubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertujuan untuk kemandirian pasar dalam mengelola keuangannya.

“Selama ini keuangan pasar masih menggunakan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang prosesnya akan panjang. Sedangkan bila berubah jadi BLUD, dana pasar akan dikelola secara mandiri,” papar Fenti, Senin (3/4/2017).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih mengkaji lebih dalam terkait usulan itu termasuk berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. “Lewat sistem ini, pasar akan memiliki fleksibilitas dalam tiga hal yaitu, penganggaran, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengadaan barang dan jasa,” tambah dia.

Oleh sebab itu, Fenti menilai usulan ini tepat untuk diterapkan. “Dengan diubahnya jadi BLUD, Unit Pengelola Teknis (UPT) pasar bisa mandiri dengan mengelola keuangan sendiri. Sebab, selama ini keuangan pasar tradisional masih menempel di anggaran Disdagin Kota Depok.”

Fenti menyebut sejumlah pasar yang akan diubah statusnya menjadi BLUD, antara lain, Pasar Kemiri Muka, Pasar Agung, Pasar Tugu, Pasar Cisalak, dan Pasar Sukatani sebab kelima pasar tersebut merupakan pasar yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. “Kami sedang menyiapkan anggaran khusus di 2018 untuk ini. Namun, prioritas pasar sementara ini baru dua yaitu, Pasar Sukatani dan Pasar Cisalak. Tiga pasar lainnya nanti menyusul,” tutupnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.

Pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BLUD juga sebagai peningkatan status dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Siska/depok.go.id)

 767 total views

LEAVE A REPLY