Layanan Pengaduan Diskominfo Depok Sudah Mudah Diakses Warga

0
561

www.depoktren.com–Masyarakat kini sudah dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan pengaduan dan informasi seputar Kota Depok.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyediakan layanan, mulai dari call center, pesan singkat, nomor panggilan darurat 112, serta email.

Semua layanan tersebut disediakan untuk mendukung era keterbukaan informasi publik, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Bagi warga yang ingin memberikan laporan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungannya, bisa menghubungi nomor call center kami 1-500-664, layanan pesan singkat ke nomor 08111631500, nomor panggilan darurat 112, serta email ke pengaduan@depok.go.id,” kata Kepala Diskominfo Depok, Sidik Mulyono ,Rabu (19/7/2017).

Sidik mengungkapkan, Diskominfo Depok juga memiliki sejumlah akun media sosial dan portal berita online. Keberadaan media tersebut, sambung Sidik, berguna untuk menginformasikan berbagai program dan kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kepada masyarakat.

“Setiap program kerja dan kebijakan yang dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Depok, diinformasikan melalui akun twitter kami @pemkotdepok, facebook Pemerintah Kota Depok serta portal berita online depok.go.id,” jelasnya.

Dia berharap, lewat berbagai akses informasi dan layanan pengaduan yang tersedia, warga Depok dapat menggunakannya untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan Pemkot Depok. Supaya kinerja seluruh OPD di Kota Depok dapat berjalan semakin baik.

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Anton Gustoni mengimbau seluruh Diskominfo tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk memberikan keterbukaan informasi bagi publik secara luas. Karena setiap masyarakat berhak untuk memperoleh infromasi, khususnya yang berkaitan dengan program dan kinerja pemerintah.

“Kami ingin memberikan satu pemahaman proses komunikasi ini harus diperluas. Kemudian, rentang datanya juga harus diperlebar lagi, informasi tidak hanya menjadi milik pejabat pemerintahan saja, namun juga harus diketahui oleh masyarakat tidak terkecuali untuk wilayah Kota Depok,” imbaunya.

Anton menambahkan, keterbukaan akses informasi yang diberikan oleh pemerintah, harus disikapi dengan bijak oleh seluruh masyarakat. Salah satunya, dengan melakukan konfirmasi terhadap kebenaran dari setiap informasi yang diperoleh.

“Masyarakat jangan langsung percaya dengan setiap informasi yang beredar. Harus ditelusuri dulu kebenarannya. Jangan sampai nanti justru menyebarkan informasi yang salah kepada masyarakat lainnya,” pungkas Anton. (Supri)

 561 total views

LEAVE A REPLY