Pemimpin Koperasi Pandawa Minta Penaguhan Tahanan Ditolak Hakim

0
457

www.depoktren.com–Upaya permintaan penangguhan tahanan terhadap terdakwa pemimpin Koperasi Pandawa Salman Nuryanto alias Dumeri di tolak Tim Majelis Hakim yang memimpin sidang di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Senin (28/8/2017).

Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yulinda Sri Murti didampingi hakim anggota FY Tri Joko dan Sri Rejeki, dalam sidang di PN Depok, Senin (28/8) dihadapan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipimpin  Tri Setyobudi dan penasehat hukum terdakwa Hermansyah, mengatakan masalah penangguhan hukuman nanti saja masih dipertimbangkan tanpa merinci penundaan jawaban atas permintaan tersebut.

Kasus sidang dugaan penipuan yang dilakukan pimpinan Koperasi Pandawa Dumeri alias Nurayanto, sebelumnya sebagai tukang bubur yang merugikan ribuan nasabah mendapatkan perhatian dan selalu dipadati pengunjung yang kebanyakan  atau pekerja maupun nasabah koperasi yang dirugikan.

Dalam sidang ke lima ini, terdakwa Dumeri alias Nuryanto melalui kuasa hukumnya meminta Majelis Hakim mempercepat sidang. Pasalnya, kegiatan sidang terhadap terdakwa Dumeri alias Nuryanto dalam tiga kali sidang dilakukan menjelang sore hari. “Kalau bisa dimajukan sidang agar tidak terlalu sore dan malam,” kata pengacara tersebut.

Hakim Ketua Yulinda Sri Murti, mengatakan masalah sidang sebetulnya PN Depok selalu siap untuk melakukan sidang baik pagi maupun siang hari. “Itu tergantung dari kesiapan terdakwa hadir di persidangan dan kelengkapan tim JPU maupun pengacara melakukan sidang,” tuturnya.

Sedangkan Ketua Tim JPU Kajari Depok, Tri Setyobudi, mengatakan pihaknya tentunya selalu siap untuk melakukan sidang dipercepat tapi semua tergantung petugas yang menjeput terdakwa dari rumah tahanan menuju PN Depok.

Dalam dakwaan sebelumnya tim JPU Kajari Depok,mengatakan ke 27 terdakwa baik Dumeri alias Nuryanto selaku pimpinan Koperasi Pandawa maupun 26 terdakwa yang sebagai leader di dakwa dengan dua  dakwaan yaitu pasal 46 ayat 1 UU RI no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI no. 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo 64 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 6 tahun dengan denda Rp 15 miliar. Sidang akan dilanjutkan tanggal 4 September 2017 mendatang.

Sementara itu, Kuasa Hukum terdakwa Dumeri alias Nuryanto, mengatakan penangguhan hukuman terhadap kliennya wajar saja karena kami menjamin terdakwa tidak akan melarikan diri dan semua barang bukti juga sudah disita pihak berawjib dan kini malah ada di Kejaksaan Negeri Depok. “Jadi hal yang wajar jika terdakwa meminta ditahan luar,” jelasnya. (Mastete)

 457 total views

LEAVE A REPLY