Pemkot Depok Terima 15 Ribu Arsip dari Pemkab Bogor

0
553

www.depoktren.com–Sebanyak 15 ribu arsip statis telah diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dari Pemkab Bogor. Dari 15 ribu arsip tersebut isinya beragam meliputi arsip pembentukan Kota Depok hingga arsip Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Diskarpus Kota Depok, Siti Chaerijah mengatakan, arsip yang baru diterima pihaknya harus dilestarikan selama mungkin, agar memiliki nilai guna untuk generasi di masa yang akan datang. Ia menyebutkan arsip yang diterima pihaknya antara lain, Surat Keputusan DPRD Dati 1 Provinsi Jawa Barat, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Keputusan Bupati Kepada Daerah Tingkat II Bogor, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1981 tentang Rencana Tata Ruang Kota.

Selain itu ada juga, Nota Dinas Peningkatan Status Kotif Depok dan Rencana Penataan Wilayah, Surat Nomor 650/48.Pem/1994 Perihal Mohon Persetujuan Peningkatan Status Kotif Depok Menjadi Kotamadya Depok, Undangan Peningkatan Status Kota Depok Menjadi Kodya, Usulan Pembentukan Kotamadya Daerah Tk II Depok, Masalah Program Kerja Kabupaten Terkait Angkutan Kota 93-96 Depok, dan Laporan Kegiatan Tim Investaris Aset Pemerintah Kota Depok.

“Pengelolaan arsip yang baru diserahkan ini harus sesuai dengan kaidah prinsip kearsipan yang sudah diterapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyelenggaraan kearsipan ini juga bertujuan untuk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin hak-hak pendataan masyarakat,” jelas Siti di Balai Kota Depok, Kamis (12/10/2017).

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Depok, Herman Hidayat mengatakan, penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Kearsipan, dilakukan untuk pelestarian dan pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif bangsa dan bahan penelitian. Terkait hal itu, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi mengenai penyimpanan aset penting yang harus dimiliki oleh lembaga pemerintahan. “Sosialisasi ini dilaksanakan agar para Perangkat Daerah (PD) dapat mengelola arsip yang dimiliki mereka,” tandas Herman. (Meidya)

 553 total views

LEAVE A REPLY