Berita Bohong dan Fitnah, ‘dosa’ Terbesar di Dunia Pers Oleh: Rusdy Nurdiansyah

0
583

‘Kebobolan’ begitu istilah yang kerap terlontar dikalangan wartawan tak kala ada berita dimuat sebuah media yang tak didapat wartawan lain. Berita di media tersebut tentu ekslusif tanpa ada berita serupa. Bisa dibilang media dengan berita tersebut leading dan itu sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi si wartawan.

Dan, itu yang terjadi dengan berita berjudul Diduga Korupsi Anggaran Pilkada, Ketua KPUD Depok Ditetapkan Terasangka yang ditayangkan di media online kriminalitas.com pada Selasa 10 Oktober 2017.

Tentu, sebagian besar wartawan di Kota Depok merasa ‘kebobolan” berita tersebut. Sebagian wartawan meragukan sebagian wartawan lainnya bersikap profesional untuk mencoba menindaklanjuti dan mengklarifikasi ke nara sumber yang mengeluarkan pernyataan berita tersebut yakni ke Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Depok, Daniel De Rozari dan mencoba konfirmasi ke Ketua KPUD Depok, Titik Nurhayati yang diberitakan sebagai tersangka.

Bagai ‘disambar petir’, Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sufari membantah berita tersebut dan menegaskan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Depok, Daniel De Rozari tak pernah di wawancarai alias wawancara fiktif. Bantahan berita bohong alias hoax tersebut dimuat dibeberapa media dan juga di koran Radar Depok berjudul Berita Ketua KPUD Depok Tersangka, Hoax. Kajari: Jangan Bikin Gaduh dengan Berita Bohong.

Geram dengan ulah oknum wartawan tersebut yang dikalangan wartawan tersebut kerap melakukan hal serupa, Ketua Depok Media Center (DMC), Joko Warihnyo mengeluarkan pernyataan sikap yang salah satu isinya menyatakan bahwa oknum wartawan tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 2 dan Pasal 4 yang berbunyi: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong dan fitnah serta oknum wartawan tersebut bisa dituntut secara hukum melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11 tahun 2008 menyebarkan berita bohong dan fitnah dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum Rp 1 milyar.

***

Wawancara dan berita dipublikasikannya yang merupakan kebohongan, tentu ini sangat merugikan profesi pers dimata publik.

Harus diingat para insan pers bahwa publik mengkonsumsi media untuk memperoleh kebenaran, bukan kebohongan. Pemberitaan bohong yang kerap dilakukan sangatlah berbahaya dan oknum wartawan yang kerap melakukan itu sesungguhnya adalah musuh pers.

Digaris bawahi, memproduksi berita bohong dan fitnah merupakan salah satu “dosa” terbesar dalam dunia pers. Tindakan ini selain merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jurnalistik juga memberikan efek buruk yang besar untuk masyarakat luas. Tanpa diminta sekalipun, pers yang benar tidak boleh dan dilarang keras membuat berita bohong dan fitnah.

Pers harus selalu menjaga marwah idealis secara profesional dan juga dapat menjaga kebebasan pers yang mengacu pada UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Nilai etika dan norma yang harus dipegang teguh para insan pers
dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tidak mengganggu perasaan dan pendapat mereka. kebenaran isi berita yang disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya dan yang paling pasti hukumnya ‘haram’ membuat berita bohong dan fitnah.

Pakar komunikasi dari Ohio, Amerika Serikat, Wilbur Schram menyatakan, pers turut mewariskan nilai-nilai ke masyarakat dari generasi ke generasi yang harus mampu mendidik masyarakat ke arah kemajuan (ilmu pengetahuan dan pembaruan).

Jurnalis dan ahli sejarah AmerikaSerikat Paul Johnson, berdasarkan pengalaman langsung serta pengamatannya tentang adanya praktek menyimpang dalam melaksanakan kebebasan pers, menyebutnya “tujuh dosa yang mematikan” (seven deadly sins).

Ada dua yang terkait berita bohong dan fitnah yakni Distorsi Informasi dan Dramatisasi Fakta Palsu.

Pertama: Distorsi Informasi, praktek ini lazim dilakukan dengan menambah atau mengurangi informasi baik yang menyangkut opini maupun ilustrasi faktual, yang tidak sesuai dengan sumber aslinya dengan akibat makna menjadi berubah.

Kedua: Dramatisasi Fakta Palsu. Ini dipraktekkan dengan memberikan illustrasi secara verbal, auditif atau visual yang berlebihan tentang suatu obyek. Dalam media cetak cara ini dapat dilakukan secara naratif (dalam bentuk kata-kata) atau melalui penyajian foto/gambar tertentu dengan tujuan untuk membangun suatu citra negative dan stereotip. Dalam media audio-visual (TV) dramatisasi ini dilakukan dengan teknik pengambilan gambar dan pemberian sound-effects yang sesuai dengan tujuan penyampaian pesan.

***

Jadi, tidak ada ruang bagi pers yang sesungguhnya untuk membuat berita bohong dan fitnah. Jika ada pers yang sengaja membuat berita bohong dan fitnah, mereka tidak lagi mendapat perlindungan hukum pers sebagaimana yang diberikan kepada pers lainnya.

Pers bekerja untuk kepentingan publik, sehingga harus memberikan kemanfaatan buat publik atau masyarakat luas. Oleh sebab itu, tidak dapat ditawar-tawar lag, pers dituntut membuat berita yang dapat dipercaya publik.

Tidak ada kepercayaan untuk sebuah kebohongan, dan tidak ada wibawa bagi para penyebar kebohongan.

Penulis:
Wartawan Senior Republika
Ketua Dewan Pembina Depok Media Center
Pendiri Pokja Wartawan Depok

 584 total views

LEAVE A REPLY