Hasil Survey, Depok Urutan Kedua Kota yang Tidak Nyaman Dihuni

0
927

Hasil Survey IAP Indonesia, Depok Urutan Kedua Kota yang Tidak Nyaman Huni

www.depoktren.com–Hasil survey Indonesia Most Livable City Index 2017 yang dilansir Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia dalam acara Indonesia Planning Outlook (IPO) 2018, Selasa (30/1/2018) lalu, menempatkan Kota Depok di urutan kedua kota yang tidak nyaman dihuni menurut warganya yakni 61,8 persen.

Adapun 10 kota yang berada di bawah nilai index livability atau masuk dalam kategori tidak nyaman dihuni menurut warganya adalah Pontianak (62,0 persen), Depok (61,8 persen), Mataram (61,6 persen), Tangerang (61,1 persen), Banda Aceh (60,9 persen), Pekanbaru (57,8 persen), Samarinda (56,9 persen), Bandar Lampung (56,4 persen), Medan (56,2 persen), dan Makassar (55,7 persen).

Sedangkan kota yang paling nyaman ada 7 yakni Solo (66.9 persen), Palembang (66,6 persen), Balikpapan (65,8 persen), Depansar (65,5 persen), Tangerang Selatan (65,4 persen), Semarang (65,4 persen) dan Banjarmasin (65,2 persen)

“Masih terdapat hampir dari 40 persen warga kota di Indonesia merasakan kotanya tidak layak dan nyaman dihuni,” kata Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Bernadus Djonoputro dalam rilisnya, Jumat (2/2/2018).

Menurut Bernadus, survey yang dilakukan oleh IAP Indonesia itu digelar di 26 kota dan 19 provinsi dengan masing-masing kota diwakili oleh 100 hingga 200 warga yang menetap di kota tersebut.

Survey dengan menggunakan metode kuisioner skala likert ini memiliki Margin of error survei sebesar 95 persen.

Setidaknya ada tujuh prinsip yang dinilai di dalam livable city, pertama soal kualitas lingkungan, kedua dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota, serta ketiga partisipasi masyarakat dalam pembangungan.

Prinsip keempat adalah ketersediaan ruang publik sebagai wadah berinteraksi antar komunitas, kelima masalah keamanan dan keselamatan. Keenam terkait ketersediaan kebutuhan dasar meliputi perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, serta prinsip ketujuh adalah soal ketercukupan pangan dan ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti transportasi umum, taman, hingga fasilitas kesehatan.

Acara IPO atau Outlook Tata Ruang Indonesia 2018 merupakan acara dialog para ahli perencana kota dan wilayah di Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

“Dalam dialog ini juga mengangkat pentingnya memahami ruang secara kesatuan, tanah-air-udara, yang semestinya diikuti dengan pengaturan yang utuh agar mencegah ketidakseimbangan maupun ketidakharmonisan dalam pemanfaatan ruang,” tutur Bernadus.

Ditegaskan Bernadus, negara harus hadir dalam melakukan perencanaan tata ruang nasional agar menciptakan ruang-ruang layak hidup dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Sebab harapan akan perencanaan kota-kota masa depan kita yang nyaman dan produktif masih sebatas tataran wacana populis,” pungkasnya. (Azra/Supri)

 926 total views

LEAVE A REPLY