Anggaran RTLH Dikorupsi, 3 Orang Pengurus LPM Jadi Tersangka 

0
494

www.depoktren.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok akhirnya menetapkan 3 orang pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sukamaju, Depok Jadi tersangka kasus korupsi anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Kamis (22/3/2018).

Ketiga tersangka itu adalah Ketua LPM Kelurahan Sukamaju Aulia Haman Kartawinata, Sekertaris LPM Sukamaju Tajudin bin Tarmudi dan Koordinator Agustina Tri Handayani.

“Kami baru mengamankan dua tersangka yakni Aulia Haman dan Tajudin. Segera mungkin kami akan mengamankan dan memproses satu tersangka lagi yakni Agustina,” ujar Kasi Pidsus Kejari Depok, Daniel de Rozari.

Kepala Kejari Depok Sufari mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan tahap dua dari penyidik kepada penuntut umum yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi Pokok Pikiran (Pokir) RTLH di Kelurahan Sukamaju pada tahun anggaran 2016 lalu.

“Para tersangka berperan secara bersama-sama mengambil alih untuk mengelola kegiatan rahabilitasi RTLH tersebut. Padahal, seharusnya itu dikelola oleh masyarakat selaku penerima RTLH,” jelas Sufari.

Diutarakan dia, ketiga tersangka dari LPM itu ikut campur mengelola dana RTLH sehingga dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai aturan. “Banyak angggaran yang tidak tersalurkan semuanya, dan digunakan untuk kepentingan pribadi ketiga tersangka,” terang Sufari.

Menurut Sufari, ada program Pokir RTLH di Kelurahan Sukamaju pada 2016 lalu. Ada sebanyak 69 kepala keluarga (KK) penerima bantuan RTLH. Masing-masing KK mendapatkan dana sebesar Rp18 juta. 

“Total kerugian negara mencapai Rp 482 juta. Kerugian memang tidak banyak. Namun, karena ini merupakan program untuk masyarakat miskin, sehingga kerugian itu cukup besar bagi masyarakat kecil. Karena itu, kita tangani secara sungguh-sungguh dan serius,” tuturnya.

Saat ini, baru dua tersangka yang diamankan dan mendekam di Rutan Kelas II B Cilodong, Depok. “Tersangka dijerat dengan pasal 2 subsider pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambahnkan oleh UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun pidana penjara,” tegas Sufari. (Aris)

 493 total views

LEAVE A REPLY