Rapat Paripurna, Pradi Sampaikan 4 Raperda

0
328

www.depoktren.com–DPRD menggelar rapat paripurna di ruang sidang DPRD pada Rabu (28/3/2018) lalu. Dalam paripurna itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna tak hanya memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok Tahun 2017, tapi juga menyampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) yang akan di godok melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

“Ada 4 Raperda yang disampaikan, perubahan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ada lalu disesuaikan kembali dengan perkembangan sekarang. Kemudian ada beberapa kebijakan yang mendukung kebutuhan masyarakat yang harus diatur di dalam Perda,” terang Pradi.

Menurut Pradi, 4 Raperda tersebut antara lain, Raperda tentang Retribusi Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. Raperda itu berguna untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional dengan menetapkan retribusi pelayanan kesehatan.

“Hal itu untuk untuk memberikan landasan hukum dan transparansi atas penggunaan retribusi meningkatkan pelayanan kesehatan,” terangnya.

Diutarakan Pradi, Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik guna meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selain juga, Raperda itu untuk memperoleh derajat kesehatan yang merupakan hak masyarakat.

“Raperda tersebut juga guna mengendalikan pembuangan air limbah domestik, serta terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan,” jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, ada Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Raperda ini adalah untuk memperhatikan pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang.

“Sedangkan yang terakhir ialah Raperda Kota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 tahun 2013 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang di Kota Depok,” papar Pradi.

Pradi menambahkan, dengan empat Raperda itu, diharapkan dapat diterima oleh DPRD Depok. Dengan begitu, nantinya DPRD akan melakukan proses pembahasan dam memberikam pandangan umum fraksi terhadap Raperda yang dapat disetujui dan disepakati bersama.

“Dengan itu, Raperda yang dibutuhkan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat segera disetujui menjadi Perda,” pungkas Pradi. (Aris)

 328 total views

LEAVE A REPLY