Dewan Pers Luruskan Info, Ganti Hari Pers itu Hoax

0
396

www depoktren.com–
Ketua Dewan Pers Yosep Aji Prasetyo meluruskan informasi bohong soal wacana perubahan Hari Pers Nasional yang biasa diselenggarakan pada 9 Februari, dalam semiloka PWI Jawa Barat bertema Tantangan Pers Zaman Now di Pavilion Podomoro, Selasa 24 April 2018.

“Kenapa anda marah kepada saya, itu adalah kabar hoax, anda pernah konfirmasi tidak ke Dewan Pers? Kami di Dewan Pers bahkan belum membahas soal perubahan HPN. Meski begitu kami telah mengundang para sejarawan soal sejarah pers nasional di Dewan Pers dan melibatkan konstituen Dewan Pers,” tegas Yosep saat menjawab pertanyaan peserta acara dari PWI Depok, di Bandung, Selasa (24/4/2018).

Yosep menjelaskan tidak mudah mengubah HPN dari 9 Februari ke tanggal lainnya karena memerlukan keterlibatan sejarawan dan para konstituen Dewan Pers yang terdiri dari perwakilan organisasi wartawan, perwakilan perusahaan pers dan tokoh masyarakat.

Yosep juga menepis adanya rumor soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sertifikasi wartawan yang saat ini dilakukan salahsatunya oleh organisasi wartawan.

“Dewan pers tidak bisa menyelenggarakan uji kompetensi wartawan karena itu dilakukan oleh organisasi wartawan. Lalu kenapa tidak dilakukan oleh Badan Sertifikasi Nasional? Kami sudah pernah melakukan pembicaraan soal itu, namun badan tersebut tidak sanggup melakukannya karena tidak memiliki sumberdaya yang cukup.

Oleh karena itu, sertifikasi tetap dilakukan oleh organisasi dan lembaga pendidikan tinggi yang sudah dinilai sanggup melakukan sertifikasi profesi wartawan. Tentunya perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan untuk menggelar sertifikasi wartawan,” tutur Yosep.

Dia menambahkan, bahwa wartawan bukan PNS sehingga bagi yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan tidak bisa disamakan dengan sertifikasi pada guru yang mendapatkan tunjangan tambahan dari pemerintah.

“Bisa jadi temuan karena wartawan bukan PNS. Meskipun kami sudah melakukan pembicaraan dengan Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan mereka merasa saat ini sedang decline karena trend media sudah beralih ke online. Bisa saja ada tunjangan tapi mungkin baru berlaku pada level pimpinan redaksi tapi belum ke level di bawahnya,” ungkap Yosep.

Terkait isu amandemen UU Pokok Pers nomor 40 tahun 1999 yang sudah berusia 19 tahun, Yosep menerangkan bahwa lahirnya UU tersebut telah melalui proses perdebatan panjang dan berhasil melindungi kebebasan pers.

“Sekarang kalau mau diamandemen juga harus melalui proses panjang lagi dan harus melalui DPR. Jangan sampai UU Pers ini disusupi berbagai kepentingan seperti menjadikan Dewan Pers sebagai lembaga negara yang nantinya harus mengikuti fit and proper test di DPR. Kalau ada titipan dari parpol tertentu di Dewan Pers justru menjadi bahaya. Maka dari itu UU Pers nomor 40 tahun 1999 mengatur agar masyarakat pers lah yang menentukan komposisi Dewan Pers. Lagipula UU Pokok Pers tahun 1999 adalah undang-undang khusus yang tidak dibuat peraturan pemerintah dan peraturan menteri, karena UU ini bersifat khusus melindungi kebebasan pers nasional,” tegas Yosep.

Dalam kesempatan itu, Yosep memaparkan bahwa tren ke depan media online yang melakukan konvergensi dengan memadukan video dan tulisan mendalam akan menaik, apalagi ditopang oleh teknologi 5G dengan kecepatan data lebih besar daripada teknologi 4G.

“Teknologi 5G ini yang akan menambah tren media online konvergensi dengan perpaduan antara tulisan, gambar dan video yang akan meningkat dan makin populer ke depan,” tandas Yosep. (Herry Setiawan)

 396 total views

LEAVE A REPLY